Demokrat: Sikap PDIP terhadap Pemerintah Prabowo Masih Tidak Jelas

Klarifikasi Posisi PDIP dalam Sistem Politik Indonesia

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di dalam pemerintahan atau mengambil peran sebagai penyeimbang dari luar. Hal ini menjadi isu penting yang disampaikan oleh sejumlah tokoh politik, termasuk anggota Partai Demokrat.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kini masih kurang jelas di mata publik. Menurutnya, yang terpenting bukan hanya sekadar dukungan atau penolakan terhadap pemerintah, tetapi bagaimana sikap tersebut dapat dikomunikasikan secara transparan dan terlihat dalam tindakan sehari-hari.

“Silakan saja mengambil sikap, yang paling penting komunikasinya harus jelas. Sebenarnya posisinya di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian implementasinya juga harus terlihat,” ujar Herzaky kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Herzaky menjelaskan bahwa Partai Demokrat selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan, dan selalu menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini membuat posisi partainya jelas bagi masyarakat.

“Kami dulu jelas berada di luar pemerintahan. Kalau ada kebijakan yang kami nilai kurang tepat, kami kritik secara tegas. Kalau baik, kami apresiasi. Publik tahu posisi kami sebagai partai penyeimbang,” tambahnya.

Ia juga mengakui bahwa banyak pihak masih mempertanyakan posisi PDIP. “Masih banyak pihak yang bertanya-tanya. Ini sebenarnya mendukung pemerintah atau berada di luar pemerintahan? Yang kami lihat, komunikasinya belum jelas dan implementasinya juga belum terlihat secara tegas.”

Herzaky menilai kejelasan posisi politik sangat penting dalam sistem demokrasi karena masyarakat perlu mengetahui pihak mana yang menjalankan pemerintahan dan pihak mana yang menjalankan fungsi penyeimbang.

PKB Minta PDIP Jangan Abu-abu

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, meminta PDIP bersikap tegas terkait posisi politiknya. Ia menilai jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas dan tidak bersikap abu-abu.

“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” ujar Gus Jazil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan sesuai target. Oleh karena itu, diperlukan persatuan dan soliditas seluruh pihak agar agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

“Semua program-program sudah kita tata. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan,” tambahnya.

Penjelasan PDIP Mengenai Posisi Politik

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan bahwa keputusan partainya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sebuah sikap politik yang abu-abu. Ia menegaskan bahwa pilihan tersebut merupakan mandat resmi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

“Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara barat, yang menjalankan sistem oposisi,” kata Said.

Said menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar partai bersikap objektif dan proporsional dalam menjalankan peran penyeimbang. Artinya, PDIP akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat, meskipun partai tidak mendapatkan keuntungan elektoral dari keberhasilan tersebut.

“Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,” ujar Said.

Menurut Said, ada perbedaan mendasar antara menjadi penyeimbang dan menjadi oposisi. Ia menilai, oposisi cenderung memiliki kehendak politik yang berlawanan total dengan pemerintah demi mengejar dampak negatif elektoral bagi penguasa.

Sementara itu, sebagai penyeimbang, PDIP justru ingin memastikan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan masa jabatannya dengan baik sesuai konstitusi hingga 2029.

“Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral,” jelasnya.

Said juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sendiri sangat memahami dan menghargai pilihan politik yang diambil oleh PDIP. “Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur,” ucapnya.

“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” imbuh Said.