Jakarta, 19 Juli 2025 — Digitalisasi sistem parkir di berbagai kota di Indonesia kian gencar dilakukan. Pemerintah daerah mulai sadar, bahwa sistem parkir konvensional yang selama ini bergantung pada petugas dan pembayaran tunai, rawan terhadap kebocoran pendapatan dan sulit diawasi. Kini, solusi modern berbasis cashless, sensor otomatis, dan real-time monitoring mulai diadopsi secara luas.
DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Parkir mendesak agar seluruh titik parkir jalanan di Jakarta segera terdigitalisasi. Saat ini, dari ribuan titik parkir, hanya sekitar 2% yang terhubung real-time ke server Dishub.
Ketua Pansus menyoroti potensi kebocoran hingga Rp 3 triliun per tahun akibat data yang tidak akurat, pungli, dan pelaporan fiktif. Pemerintah pun mulai menggandeng startup lokal dan operator swasta untuk mempercepat proses digitalisasi. Sistem baru akan terintegrasi dengan aplikasi JakParkir, CCTV, sensor kendaraan, dan pembayaran via QRIS atau e-wallet.
Di luar Jakarta, perusahaan seperti MSM Parking Group telah lebih dulu menerapkan sistem digital penuh. Di Bandung dan Kabupaten Karimun, MSM mengoperasikan sistem parkir manless yang mencakup:
Hasilnya sangat positif. Di Karimun, pendapatan parkir daerah naik signifikan dari sebelumnya di bawah Rp 100 juta menjadi Rp 400–700 juta per tahun, bahkan diproyeksikan menembus Rp 1 miliar per tahun seiring ekspansi ke 50 lokasi.
✔️ Transparansi & akuntabilitas pendapatan daerah
✔️ Layanan lebih cepat & nyaman bagi pengguna
✔️ Eliminasi pungli & praktik ilegal
✔️ Monitoring 24 jam berbasis dashboard
Namun, digitalisasi ini tidak tanpa tantangan. Di antaranya:
Pemerintah daerah bersama operator seperti MSM pun mulai menginisiasi pelatihan bagi para juru parkir agar mereka tidak tersisih, tapi justru bertransformasi menjadi operator profesional di sistem digital.
“Dengan sistem digital seperti ini, saya jadi merasa uang parkir saya benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke kantong orang,” kata Aditya (38), pengguna layanan parkir di Bandung.
Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Karimun menambahkan, “Kami sangat mendukung sistem ini karena memberi kepastian, keamanan, dan layanan yang lebih modern bagi masyarakat.”
Transformasi parkir dari sistem konvensional ke digital adalah bagian dari gerakan menuju tata kelola perkotaan yang modern dan bersih dari pungutan liar. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, digitalisasi parkir berpotensi menjadi lompatan besar dalam efisiensi layanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
📰 Editor: Tim Berita Nasional
📍 Liputan dari Jakarta, Bandung, dan Karimun
