Ekonom Usulkan BPS Akui dan Diskusikan Pertumbuhan Ekonomi

kompasia.com -populer!.CO.ID – JAKARTA.Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan kenaikan penjualan mobil sebesar 12% selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi mengungkapkan, lebih dari 38.000 unit kendaraan terjual selama acara tersebut. “Kami kembali menegaskan, transaksi bukan tujuan utama GIIAS. Namun hasil pada tahun ini benar-benar memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan industri tahun ini,” ujar Yohannes.

Meskipun jumlah kendaraan yang terjual meningkat, total penjualan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh munculnya banyak model baru yang memiliki harga lebih murah. Sayangnya, ia tidak menyebutkan besarnya nilai transaksi yang berhasil dicatat dalam GIIAS 2025.

Nilai total penjualan tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan harga model kendaraan yang dirilis, yang menurut kami memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

“Dari sudut pandang ekonomi, pencapaian GIAAS 2025 mencerminkan perubahan kondisi ekonomi. ‘Mereka tetap membeli mobil, hanya saja jenis mobil yang dipilih berubah,’ ujar Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset Prasasti, Selasa (19/8).

Harga transaksi yang lebih rendah dibandingkan volume penjualan juga tidak menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung membeli mobil murah (LCGC). “Kita perlu melihat dari sudut pandang lain, membeli mobil mewah dan berkualitas ternyata tidak selalu memerlukan biaya yang besar. Seseorang cukup membeli Denza dan Xpeng untuk merasakan sensasi Alphard, atau memilih BYD Sealion untuk mendapatkan SUV mewah,” tambahnya.

Peristiwa GIAAS, menurut Piter, merupakan contoh yang menarik dalam memahami realitas ekonomi terkait daya beli dan data pertumbuhan ekonomi. Ekonom yang juga menjadi anggota Badan Pengawas Bank Indonesia (BPBI) ini memberikan beberapa contoh lain mengenai perubahan realitas ekonomi serta pergeseran pola konsumsi yang akhirnya berdampak pada interpretasi data ekonomi.

Beberapa waktu yang lalu, kata Piter, sempat beredar isu bahwa dana pihak ketiga (DPK) ritel di perbankan mengalami pertumbuhan yang lambat atau bahkan stagnan. Akhirnya muncul kesimpulan bahwa kondisi ekonomi tidak baik-baik saja karena masyarakat tidak lagi memiliki dana lebih untuk ditabung, bahkan menghabiskan tabungan mereka sendiri agar bisa bertahan hidup.

“Jika hanya mengandalkan pendekatan semacam itu, kesimpulannya terlihat benar. Namun, jika sudut pandangnya diperluas, hasilnya bisa berbeda,” ujar Piter.

Menurut Piter, sebaiknya data DPK ritel dibandingkan dengan data penjualan emas yang justru meningkat drastis. Masyarakat bahkan bersedia antri di beberapa toko Antam agar bisa membeli lebih banyak instrumen investasi yang harganya sedang naik tajam.

“Bagi kelas menengah zaman now, memiliki tabungan atau menyimpan uang dalam jumlah besar bukanlah pilihan utama. Dana darurat diubah menjadi emas, reksa dana, obligasi, dan saham. Bahkan banyak yang berinvestasi di kripto,” katanya. Selain emas, kalangan menengah dan Gen Z juga ramai membeli Obligasi Negara Ritel (ORI).

Menurut Peter, perubahan dalam realitas ekonomi memang nyata, namun alat analisis yang digunakan untuk memahami realitas tersebut terkadang tidak cukup diasah. Akibatnya, kita selalu ketinggalan dan kesulitan dalam menghadapi perubahan zaman.

Berbagai situasi ini perlu diperhatikan dengan memperluas pandangan. Data pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka penjualan semen, mobil, rumah, dan pendekatan lain yang selama ini digunakan. Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga perlu menjelaskan realitas ekonomi serta metode yang digunakannya.

“Inisiatif BPS mengundang stakeholdersMengupas data statistik adalah langkah yang baik. Tradisi positif ini harus dipertahankan agar semua pihak dapat menyampaikan pandangan mereka, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat,” ujar Piter yang bersama sejumlah ekonom menghadiri rapat dengan BPS pekan lalu.

Sebelumnya, BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12%year on year(yoy) pada kuartal kedua tahun 2025. Angka ini melebihi perkiraan pertumbuhan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga independen.

Namun, pengumuman BPS mendapat tanggapan kritis dari masyarakat. Dalam kondisi penurunan kepercayaan publik, muncul tuntutan agar pemerintah lebih terbuka dalam metode perhitungan.

Ekonom dari The Prakarsa, Ema Kurnia Aminnisa, mengungkapkan perbedaan angka yang dirilis oleh BPS dengan indikator independen, khususnya Purchasing Manager’s Index (PMI) dari S&P Global.

“Sebagai bulan Juli 2025, Indeks PMI manufaktur Indonesia masih berada di bawah 50, dan hal ini terjadi selama empat bulan berturut-turut sejak April. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor manufaktur Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan, yang bertolak belakang dengan data BPS yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan,” kata Ema dalam pernyataannya.

Ahli Ekonomi The Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi, juga menilai perhitungan pertumbuhan pengeluaran rumah tangga perlu ditinjau ulang.

“Penumbuhan kredit konsumsi hanya mencapai 3,12%, sedangkan Indeks Kepercayaan Konsumen turun sebesar 5,3 poin secara tahunan. Kredit modal kerja mengalami stagnasi tanpa adanya pertumbuhan signifikan, ditambah realisasi PPN dan PPnBM masih mengalami kontraksi sebesar 19,7% year on year,” katanya.

Menurut Bintang, tren ini menimbulkan keraguan terhadap klaim pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, mengingat indikator pendanaan dan keyakinan konsumen tidak menunjukkan peningkatan yang sesuai.

Ia juga menyoroti kondisi pasar kerja yang dianggap tidak mendukung klaim pertumbuhan ekonomi. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan hingga Juni 2025, sebanyak 42.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Banyak di antara mereka hanya beralih ke sektor yang memiliki produktivitas rendah, tidak formal, dan rentan, tetapi masih dianggap bekerja berdasarkan indikator BPS,” tegasnya.

Inisiatif tersebut menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar angka, tetapi kombinasi dari berbagai faktor yang perlu dijelaskan secara transparan.

Di tengah akses informasi yang semakin terbuka, masyarakat dapat membandingkan konsistensi data pemerintah dengan indikator yang tidak memihak. Oleh karena itu, The Prakarsa mendorong kejelasan dalam penyajian angka pertumbuhan, khususnya mengenai kontribusi pengeluaran, investasi, serta impor-ekspor.