Bandung , 22 Juli 2026 β Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus melakukan terobosan inovatif dalam upaya optimalisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perparkiran. Guna mewujudkan tata kelola parkir yang modern dan transparan, Dishub resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT MSM Tiga Matra Satria melalui skema Zero Investment (nol investasi).
Dalam kerja sama ini, PT MSM Tiga Matra Satria yang telah berpengalaman luas sebagai mitra resmi Pemda dalam pengelolaan sistem perparkiran, akan menyediakan dan mendistribusikan ribuan mesin Mpos / E-Parking digital. Mesin-mesin canggih ini akan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi perparkiran secara real-time, akurat, dan terintegrasi langsung dengan sistem pengawasan Dishub.
Skema Zero Investment ini menjadi angin segar bagi keuangan daerah, mengingat Pemda tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan infrastruktur teknologi. Seluruh penyediaan alat dan sistem ditanggung sepenuhnya oleh PT MSM sebagai bentuk komitmen kemitraan.
Manajemen PT MSM Tiga Matra Satria menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung target Pemda dalam mendongkrak PAD yang selama ini berpotensi mengalami kebocoran di lapangan.
“Kami hadir sebagai mitra resmi yang berpengalaman untuk membantu Pemda menutup celah kebocoran pendapatan. Dengan ribuan mesin Mpos digital yang kami sediakan, setiap transaksi akan tercatat secara digital. Ini akan mempercepat pencapaian target PAD sektor perparkiran secara signifikan,” ujar Perwakilan Manajemen PT MSM Tiga Matra Satria, Rabu (22/7/2026).
Syarat Mutlak: Lahan Harus Clear Tanpa Resistensi
Meski menawarkan skema tanpa beban investasi bagi daerah, terdapat satu syarat utama dan mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemda dan Dishub agar kerja sama ini dapat dieksekusi.
Pihak PT MSM menegaskan bahwa area atau lahan parkir yang akan dioperasikan harus benar-benar siap secara sosial dan administratif. Artinya, area tersebut harus clear dari segala bentuk sengketa atau resistensi, baik dari pihak swasta, oknum premanisme, maupun juru parkir konvensional yang menolak beralih ke sistem digital.
“Syarat utama kami adalah Dishub harus memastikan bahwa lahan siap untuk dijalankan tanpa ada resistensi. Area harus sudah clear dan kondusif, sehingga siap untuk segera diedukasi mengenai pemanfaatan dan tata kelola parkir yang baru,” tegasnya.
Kesiapan lahan tanpa resistensi ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran operasional mesin Mpos di lapangan. PT MSM dan Dishub akan segera menggelar tahapan sosialisasi dan edukasi secara bertahap kepada para juru parkir dan masyarakat, agar transformasi digital ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan wajah perparkiran di wilayah Indonesia pada tahun 2026 ini akan semakin tertib, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah. (Tim Redaksi/PR)
Seluruh isi, data, opini, klaim, gambar, tautan, dan materi dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis, yaitu Tasya. Pengelola situs tidak selalu memiliki kendali editorial atas materi yang dikirimkan penulis. Status penulis: Terverifikasi.
π₯ Postingan Populer
- 7 Fakta Gempa Bumi di Rusia: Dari Kamchatka hingga Ancaman Tsunami
- Indonesia Luncurkan Kampanye Pariwisata Regeneratif: Dorong Lingkungan Pulih, Komunitas Bangkit
- Seafood Bakar Jimbaran: Resep Rahasia Devina Hermawan!
- Renungan Harian Katolik 14 Juni 2026 Lengkap
- Fika, Direktur PT MSA, Tersangka Kasus Suap Audit BPK dengan Bupati Muara Enim, Pasok Rp500 Juta
Kata Kunci Terkait
Kompasia.com (KPA News) berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, dengan mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi redaksi.
Independensi: Kompasia.com dan PT Komunikasi Publik Asia merupakan entitas independen dan tidak berafiliasi dengan Kompas, Kompasiana, KG Media, maupun Kompas Gramedia Group. Nama βKompasiaβ digunakan sebagai identitas yang berasal dari Komunikasi Publik Asia.
Transparansi Konten: Konten pihak ketiga atau komersial dibedakan dari produk jurnalistik redaksi melalui label seperti Press Release, Advertorial, Sponsored, Opini, atau Kontributor.
Hak Jawab & Koreksi: Permohonan koreksi atau Hak Jawab dapat disampaikan ke redaksi@kompasia.com dengan menyertakan tautan artikel dan data pendukung.
Tautan eksternal dapat mengarah ke situs pihak ketiga. Kompasia.com tidak bertanggung jawab atas konten atau kebijakan situs eksternal tersebut.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.