Mengukur Nasib BUMN di Tangan Prabowo Pasca Danantara-BP BUMN

Perjalanan Pemerintahan Prabowo Subianto dalam Mengelola BUMN

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ambisi besar dalam meningkatkan penerimaan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah-langkah strategis telah diambil sejak awal masa jabatannya, termasuk perubahan regulasi yang signifikan terhadap pengelolaan BUMN. Berikut adalah rangkuman perjalanan satu tahun pemerintahan Prabowo dalam mengelola BUMN.

1. Peluncuran Danantara Dua Hari Setelah Dilantik

Kelahiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dimulai dengan pelantikan Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala BPI Danantara pada 22 Oktober 2024, hanya dua hari setelah pelantikan Prabowo. Saat itu, Prabowo juga melantik Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala BPI Danantara.

UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN disahkan pada awal Februari 2025, yang menjadi dasar pembentukan Danantara. Pada 24 Februari 2025, Danantara diluncurkan dengan penunjukan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO), serta Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).

2. Danantara Memiliki Dua Holding

Dalam UU BUMN, Danantara didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Danantara terdiri dari dua holding: holding investasi dan holding operasional. Holding investasi bertugas mengelola dividen dan aset BUMN, sedangkan holding operasional melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN.

Dua entitas PT yang dibentuk di bawah Danantara adalah PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Danantara Asset Management (DAM). DAM dipimpin oleh Dony Oskaria sebagai Direktur Utama, sementara struktur DIM belum sepenuhnya jelas. DAM berperan dalam mengelola berbagai sektor seperti energi, pertambangan, telekomunikasi, dan lainnya, dengan fokus pada optimalisasi aset dan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Berdirinya BP BUMN

BP BUMN resmi berdiri setelah disahkannya perubahan keempat UU BUMN, yang kini menjadi UU Nomor 16 Tahun 2025. BP BUMN bertugas sebagai regulator BUMN, sementara Danantara tetap menjalankan peran pengelolaan BUMN. Dalam pembagian saham, BP BUMN memiliki 1 persen saham seri A dwiwarna, sedangkan Danantara memiliki 99 persen saham seri B.

Prabowo menunjuk Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN, didampingi oleh Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Sementara itu, Erick Thohir dipindahkan ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, diberhentikan dari jabatannya.

4. Upaya Transformasi Pengelolaan BUMN Belum Menunjukkan Hasil Signifikan

Meskipun ada perubahan besar dalam pengelolaan BUMN, menurut Herry Gunawan, direktur NEXT Indonesia, transformasi ini belum memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi. Dividen BUMN masih didominasi oleh 10 BUMN besar, sementara ratusan BUMN lainnya belum memberikan kontribusi signifikan.

Selain itu, Dana Danantara masih mengalokasikan dana besar untuk membeli surat berharga negara (SBN), yang tidak memberikan efek multiplier terhadap perekonomian. Herry menyarankan agar dana tersebut dialokasikan untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan kilang minyak, yang dapat berdampak lebih besar.

5. Keberatan Terhadap Rangkap Jabatan

Herry juga menyampaikan kekhawatiran terhadap rangkap jabatan yang diemban oleh Dony Oskaria. Ia menilai hal ini bisa menciptakan preseden buruk bagi investor, karena Dony menjabat sebagai Kepala BP BUMN, COO Danantara, dan Direktur Utama DAM. Hal ini dinilai dapat merusak tata kelola perusahaan dan mengurangi kepercayaan investor terhadap BUMN.

Menurut Herry, masalah kepercayaan sangat penting dalam membangun kepercayaan investor. Contohnya, banyak orang lebih nyaman membeli BBM di SPBU Shell daripada Pertamina, meskipun kualitas BBM sama. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor utama dalam menarik investasi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera memperbaiki penempatan pejabat yang akan memimpin BP BUMN dan Danantara.