PDIP Tanggapi Sindiran Partai Pendukung Pemerintah: Jika Semua Fraksi Patuh, Apa Bedanya dengan Orde Baru?

KOMPASIA.COM– PDI Perjuangan menanggapi berbagai kritik dan sindiran dari beberapa partai politik pendukung pemerintah mengenai posisi partai yang memiliki lambang banteng ini yang memilih untuk berada di luar pemerintahan. Hal ini karena sejumlah partai seperti PKB, Partai Golkar, hingga Partai Demokrat meragukan komitmen politik PDIP.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menganggap tuduhan yang ditujukan kepada partainya tidak sesuai dan mencerminkan kecemasan politik dari partai pendukung pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut justru memunculkan banyak pertanyaan besar.

“Saya mengamati dengan cermat pernyataan beberapa partai politik belakangan ini yang mempertanyakan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Ada yang menyebutnya sebagai politik dua kaki, ada pula yang mengharapkan kami lebih jelas dalam atau luar pemerintahan. Saya merasa sikap partai-partai tersebut sangat mengejutkan dan tidak pantas,” ujar Deddy kepada wartawan, Senin (22/6).

Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memiliki oposisi secara resmi. Dalam pelaksanaannya, partai politik hanya berada di dalam atau di luar pemerintahan, dan PDIP telah menyatakan sikapnya dengan jelas.

“PDI Perjuangan secara jelas telah menyatakan posisi kami di luar kabinet, namun tetap menjalankan tugas pengawasan yang sesuai konstitusi melalui mekanisme DPR. Ini bukan sikap tidak jelas, ini adalah perintah dari Rakernas partai yang telah kami laksanakan secara konsisten,” katanya.

Menurut Deddy, kehadiran PDIP di luar pemerintahan seharusnya dilihat sebagai bagian dari proses demokrasi yang baik. Oleh karena itu, ia meragukan alasan beberapa partai koalisi merasa terganggu dengan posisi politik partainya.

“Justru yang patut ditanyakan, mengapa partai-partai ini begitu cemas terhadap kehadiran PDI Perjuangan? Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada ketidakpastian di dalam koalisi sehingga mencari penyebab masalah?” lanjutnya.

Deddy juga mengajak partai politik yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk menyatakan pendirian secara terbuka, tanpa membawa PDIP ke dalam perdebatan yang tidak relevan.

“Jika ada partai yang merasa tidak nyaman dengan kondisi politik sekarang, silakan saja meninggalkan pemerintahan. Tidak perlu menciptakan isu yang tidak jelas dan membawa-bawa PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang sopan,” katanya.

Ia menegaskan, selama pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), PDIP tidak pernah menganggap masalah pilihan politik partai lain, baik yang menyatu maupun tidak menyatu dalam kabinet.

“Kami menghargai pilihan politik setiap individu. Mengapa saat ini partai-partai koalisi justru sibuk mengurus urusan internal PDI Perjuangan? Ini tidak pantas dan tidak sopan,” katanya.

Selanjutnya, Deddy meminta beberapa partai politik agar lebih fokus mengelola organisasinya dan meningkatkan kualitas kinerja anggotanya dalam pemerintahan daripada memberikan komentar terhadap sikap politik partai lain.

“Ketiga, saya menyarankan partai-partai seperti NasDem dan Demokrat lebih fokus mengelola partainya sendiri yang sedang dalam kondisi terancam. Jangan sampai nanti kalah oleh partai baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk memberi nasihat kepada partai lain,” katanya.

Menurut Deddy, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini lebih penting untuk diselesaikan secara bersama. Oleh karena itu, energi politik seharusnya difokuskan pada penyelesaian masalah umum.

“Masalah rakyat sangat beragam dan sangat penting, seperti listrik, bahan bakar minyak, tenaga kerja, bantuan sosial, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, dan perdagangan. Fokuslah di sana. PDI Perjuangan juga menginginkan pemerintahan yang berhasil dan menyelesaikan tugasnya sesuai konstitusi,” katanya.

Deddy menekankan bahwa tugas DPR tidak hanya sebagai pendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Menurutnya, pengawasan merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Jika seluruh anggota fraksi di DPR hanya mengikuti dan menyetujui kebijakan eksekutif, bagaimana perbedaannya dengan masa Orde Baru? Apakah DPR masih diperlukan?” tegas Deddy.

Ia juga menegaskan agar partai-partai politik lebih fokus pada tindakan nyata daripada menghasilkan keributan politik yang tidak bermanfaat, terutama karena persaingan dalam Pemilu masih cukup jauh.

Deddy juga menekankan, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri akan tetap konsisten dalam menjalankan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif. Ia memastikan, partainya akan terus mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam batas-batas konstitusi.

“PDI Perjuangan berpegang pada pendirian kami, menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik secara bertanggung jawab, dan tetap memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Itu adalah tanggung jawab yang tidak akan pernah kami tinggalkan,” tutupnya.