KARIMUN – Perubahan dalam sebuah sistem sering kali menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Hal itulah yang saat ini terjadi dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun setelah pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan PT MSM Tiga Matra Satria sebagai pengelola resmi parkir sejak Juli 2025.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, pemerintah daerah, pengelola, juru parkir, serta masyarakat diharapkan dapat melihat proses ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, profesional, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.
Perubahan untuk Meningkatkan Pelayanan dan PAD
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tohap Siahaan, menjelaskan bahwa kerja sama pengelolaan parkir dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama periode 2022 hingga pertengahan 2025, pengelolaan parkir dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan dengan dukungan para koordinator lapangan (korlap) dan juru parkir yang bertugas di berbagai titik.
Pemerintah daerah mengakui bahwa para korlap dan juru parkir telah berkontribusi menjaga operasional parkir selama bertahun-tahun. Berkat peran mereka, pelayanan parkir tetap berjalan dan memberikan pemasukan bagi daerah.
Namun seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan tuntutan transparansi pengelolaan, diperlukan sistem yang lebih terstruktur dan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik.
Menghargai Peran Korlap dan Juru Parkir
Dalam masa transisi pengelolaan, PT MSM disebut tidak langsung mengubah seluruh sistem yang sudah berjalan.
Perusahaan tetap melibatkan para korlap dan juru parkir yang telah lama beroperasi di lapangan agar proses peralihan dapat berlangsung secara bertahap.
Langkah tersebut dilakukan karena perusahaan memahami bahwa para korlap memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap kondisi lapangan yang tidak sedikit.
“Transisi membutuhkan kerja sama semua pihak. Pengalaman yang dimiliki para korlap dan juru parkir tetap menjadi aset yang berharga dalam membangun sistem yang lebih baik,” ujar salah satu sumber yang terlibat dalam pengelolaan parkir.
Namun sebagaimana proses perubahan pada umumnya, penyesuaian terhadap sistem baru tentu membutuhkan waktu dan komunikasi yang berkelanjutan.
Evaluasi Menjadi Bagian dari Proses Perbaikan
Memasuki tahun 2026, pengelola melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem yang berjalan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana target pelayanan dan target pendapatan dapat dicapai.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait alur administrasi dan mekanisme pelaporan pendapatan.
Dari sisi perusahaan, penyederhanaan sistem dianggap penting agar pengawasan lebih mudah dilakukan dan seluruh penerimaan dapat tercatat secara lebih akurat.
Karena itu, beberapa penyesuaian operasional mulai diterapkan sebagai bagian dari proses peningkatan tata kelola.
Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan peran pihak tertentu, melainkan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan akuntabel.
Kesempatan Tetap Terbuka
Sebagai bagian dari penataan organisasi, perusahaan juga menawarkan sejumlah skema kerja sama kepada para korlap yang sebelumnya aktif dalam pengelolaan parkir.
Salah satunya adalah peluang untuk menjadi Penanggung Jawab atau PIC pada lokasi-lokasi tertentu dengan tugas yang lebih jelas dan kompensasi yang telah ditentukan perusahaan.
Upaya ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap membuka ruang kolaborasi bagi sumber daya manusia lokal yang ingin terlibat dalam pengelolaan parkir secara profesional.
Meskipun belum seluruh pihak memiliki pandangan yang sama mengenai skema tersebut, dialog dan komunikasi dinilai menjadi jalan terbaik untuk mencari titik temu.
Fokus pada Kepentingan Masyarakat
Baik pemerintah daerah maupun pengelola sepakat bahwa tujuan utama dari seluruh proses ini adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Pengguna parkir menginginkan sistem yang tertib, tarif yang jelas, petugas yang bertanggung jawab, serta pelayanan yang aman dan nyaman.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan dari sektor parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan daerah.
Dengan pengelolaan yang semakin baik, hasil yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Target PAD yang Lebih Tinggi
Salah satu indikator keberhasilan sistem baru adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir.
Data yang disampaikan Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa penerimaan parkir beberapa tahun terakhir berada pada kisaran Rp220 juta hingga Rp240 juta per tahun untuk area yang menjadi objek kerja sama.
Melalui sistem yang lebih tertata, pemerintah daerah menargetkan peningkatan penerimaan hingga sekitar Rp500 juta pada tahun 2026.
Target tersebut tentu membutuhkan kerja keras seluruh pihak, mulai dari pengelola, petugas lapangan, hingga dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Membangun Bersama, Bukan Berhadapan
Pengamat tata kelola publik menilai bahwa setiap perubahan sistem akan selalu menghadapi tantangan, terutama ketika menyangkut kebiasaan yang telah berlangsung lama.
Karena itu, pendekatan yang mengedepankan komunikasi, dialog, dan kolaborasi menjadi sangat penting.
Semua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan pengelolaan parkir yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih bermanfaat bagi daerah.
Perbedaan pandangan yang muncul sebaiknya dijadikan ruang untuk mencari solusi bersama, bukan untuk memperlebar jarak antarpihak.
Karimun Menuju Sistem Parkir yang Lebih Modern
Transformasi pengelolaan parkir yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum bagi Kabupaten Karimun untuk membangun sistem pelayanan publik yang semakin modern.
Dengan dukungan teknologi, tata kelola yang transparan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sektor parkir memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana yang kondusif selama masa transisi berlangsung.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem parkir bukan hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari terciptanya pelayanan yang profesional, hubungan kerja yang harmonis, dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karimun.
Karena tujuan akhirnya bukan sekadar mengelola parkir, melainkan membangun tata kelola publik yang lebih baik untuk masa depan Karimun yang lebih maju.
