Proyek DME Dianggap Tidak Layak, Pakar Prediksi Kegagalan

Proyek Hilirisasi Batubara Menghadapi Tantangan Berat

Proyek hilirisasi batubara melalui gasifikasi menjadi dimetil eter (DME) sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG) disebut sebagai salah satu dari enam proyek yang diharapkan memasuki tahap peletakan batu pertama pada awal Februari 2026. Meski pemerintah memiliki ambisi untuk menghidupkan kembali proyek ini setelah sebelumnya dibatalkan pada 2023, para ahli masih meragukan keberhasilannya.

Wijayanto Samirin, pengamat kebijakan publik dan ekonom dari Universitas Paramadina Jakarta, menyatakan bahwa proyek DME tetap berisiko gagal meskipun telah dilakukan groundbreaking. Menurutnya, proyek ini tidak layak secara finansial dan membutuhkan subsidi besar agar bisa berjalan.

“Kemungkinan besar akan batal. Proyek ini tidak feasible secara finansial. Di sisi lain, kondisi fiskal sangat tidak memungkinkan untuk memberikan subsidi,” ujar Samirin. Ia menambahkan bahwa asumsi harga batu bara sekitar US$ 30 per ton terlalu tidak realistis. Selain itu, proyek DME sudah beberapa kali diinisiasi sebelumnya, namun selalu batal karena masalah kelayakan.

Salah satu contoh kegagalan adalah pembatalan kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc, pada Februari 2023. Samirin khawatir keputusan tersebut bersifat spontan dan top-down tanpa didukung feasibility study yang memadai.

Investasi awal yang sangat besar membuat harga gas hasil DME sulit bersaing dengan harga LPG yang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia. “Gas hasil DME akan jauh lebih mahal dibandingkan LPG nonsubsidi, apalagi LPG subsidi 3 kilogram, kecuali pemerintah memberikan subsidi secara masif,” tambahnya.

Ia juga meragukan rencana pengalihan subsidi LPG ke DME agar harga jualnya lebih kompetitif. Menurut Samirin, skema ini berpotensi menghadapi banyak kendala dalam implementasinya. “Saya yakin proyek ini akan gagal di tengah jalan dengan sendirinya. Kalaupun analisis para pengamat tidak berhasil menghentikannya, realitas yang akan melakukannya,” tutupnya.

Rencana Pembangunan Enam Proyek DME

Sebelumnya, ada enam proyek hilirisasi batubara menjadi DME yang secara resmi diajukan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada Danantara. Keenam proyek DME ini termasuk dalam sub-proyek hilirisasi sektor mineral dan batu bara (minerba) dari total 18 proyek hilirisasi yang diajukan pada 22 Juli 2025.

Bahlil menjelaskan bahwa agenda hilirisasi sesuai dengan amanat Keputusan Presiden. Saat ini, terdapat sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-feasibility study (pra-FS) dengan total nilai investasi mencapai US$ 38,63 miliar atau setara Rp 618,3 triliun.

Untuk proyek DME, rencana pembangunan akan tersebar di enam wilayah potensial, yaitu Bulungan (Kalimantan Utara), Kutai Timur (Kalimantan Timur), Kota Baru (Kalimantan Selatan), Muara Enim (Sumatra Selatan), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI, Sumatra Selatan), serta Banyuasin (Sumatra Selatan). Berdasarkan perhitungan Satgas Hilirisasi, pembangunan keenam proyek DME tersebut diperkirakan membutuhkan total investasi sekitar Rp 164 triliun.

Tantangan dan Risiko yang Menghadang

Meskipun proyek ini memiliki potensi besar, tantangan dan risiko yang menghadang tetap signifikan. Mulai dari biaya investasi yang tinggi hingga ketidakpastian pasar, semua faktor ini bisa menghambat kesuksesan proyek DME. Selain itu, ketergantungan pada subsidi juga menjadi isu utama yang perlu diperhatikan.

Pemerintah perlu melakukan analisis mendalam dan strategi yang matang agar proyek ini tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Tanpa dukungan yang cukup dan perencanaan yang baik, proyek DME kemungkinan besar akan menghadapi jalan buntu.