Surabaya, 19 Juli 2025 — Pemerintah Kota Surabaya resmi melarang parkir kendaraan di sepanjang Tepi Jalan Umum (TJU) Jalan Tunjungan sejak 15 Juli 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perawatan kawasan heritage dan perbaikan infrastruktur yang akan berlangsung hingga akhir bulan.
Kepala Dinas Perhubungan Surabaya menyatakan bahwa penertiban ini menyasar pada ketidaktertiban parkir yang selama ini menimbulkan kemacetan dan merusak citra kawasan bersejarah tersebut. “Kami ingin menjadikan Tunjungan kembali nyaman bagi pejalan kaki dan wisatawan,” ujarnya.
Sebanyak 13 juru parkir liar telah ditertibkan dan dialihkan ke lokasi parkir resmi seperti UPTSA Siola, TEC, dan eks Kantor BPN. Hasilnya, sejak penataan dimulai, arus lalu lintas di kawasan tersebut tampak lebih lancar dan teratur.
Pemkot masih mempertimbangkan apakah larangan ini akan bersifat permanen atau hanya diterapkan hingga proyek revitalisasi selesai. Namun, respons publik terhadap kebijakan ini sebagian besar positif, terutama dari kalangan pejalan kaki dan pelaku UMKM setempat.
Event Pocari Sweat Run Tutup Jalur Utama Bandung, Warga Diminta Parkir di Lokasi Alternatif
Bandung, 19 Juli 2025 — Kegiatan olahraga tahunan Pocari Sweat Run kembali digelar di Kota Bandung. Demi kelancaran acara yang diperkirakan diikuti ribuan peserta, Pemkot Bandung melakukan penutupan sejumlah ruas jalan mulai Minggu, 20 Juli 2025, pukul 00.00 hingga 10.00 WIB.
Penutupan mencakup Jalan Merdeka, Dago, dan sebagian area Alun-Alun Bandung. Dinas Perhubungan menyarankan masyarakat untuk memarkir kendaraan di luar area ring satu dan memanfaatkan jalur alternatif seperti Flyover Pasupati dan Tol Pasteur.
Petugas gabungan dari Dishub, Polrestabes, dan Satpol PP disiagakan di berbagai titik strategis untuk membantu rekayasa lalu lintas dan pengamanan parkir.
Tarif Parkir di Stadion Utama Riau Masih Rp 2.000, Dikeluhkan Pengunjung
Pekanbaru, 19 Juli 2025 — Isu tarif parkir kembali mengemuka di Pekanbaru. Pengunjung Stadion Utama Riau mengeluhkan tarif parkir yang disebut masih tetap Rp 2.000, dianggap tidak sesuai dengan biaya pengelolaan saat ini.
Namun, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan tarif parkir di lokasi tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi Riau.
“Kami hanya mengawasi, bukan menetapkan tarif. Kalau ada penyesuaian, itu harus melalui keputusan Pemprov,” ujar pejabat Dishub setempat.
Sementara itu, Dishub menyebut akan segera berkonsultasi dengan pihak provinsi mengenai kemungkinan pembaruan sistem dan tarif parkir agar sesuai dengan standar layanan dan kebutuhan pengguna.
📝 Catatan Redaksi
Penataan parkir yang dilakukan di berbagai kota menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai serius menghadapi masalah kemacetan, ketidaktertiban jukir, dan estetika kota. Upaya seperti ini diharapkan bisa ditiru oleh kota-kota lain yang masih menghadapi problem serupa.
Author: Redaksi
Menulis membaca dan membagikan
