Dwi Nugroho Marsudianto: Ancaman Kekosongan Hukum dari Kejahatan AI

Perkembangan Kecerdasan Artifisial yang Mengubah Sistem Hukum

Kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah berkembang pesat dan melampaui batas-batas konseptual hukum pidana klasik. Hal ini menuntut pembaruan mendasar dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Saat ini, hukum pidana konvensional dibangun di atas dua pilar utama, yaitu actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat jahat). Namun dalam konteks kecerdasan artifisial, kedua unsur ini menjadi problematis.

Sistem kecerdasan artifisial dapat bertindak secara otonom dan menghasilkan akibat hukum, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kerangka hukum pidana yang ada. Beberapa contoh nyata menunjukkan dampak kecerdasan artifisial terhadap kehidupan manusia, seperti kecelakaan robot industri yang menyebabkan kematian pekerja, kegagalan robot medis dalam operasi, hingga kasus Random Darknet Shopper di Swiss yang secara otomatis membeli narkotika.

Selain itu, fenomena deepfake dan penipuan berbasis voice cloning yang meningkat tajam pada 2024–2026 menjadi bukti bahwa kecerdasan artifisial telah digunakan sebagai alat kejahatan digital yang sangat canggih dan sulit dilacak. Bahkan, muncul kasus ekstrem ketika kecerdasan artifisial digunakan dalam struktur pemerintahan, seperti pengangkatan kecerdasan artifisial sebagai pejabat administratif di Albania.

Karakteristik Kecerdasan Artifisial yang Berbeda

Kecerdasan artifisial modern memiliki karakteristik berbeda dari teknologi konvensional. Sistem berbasis machine learning dan deep learning memungkinkan kecerdasan artifisial belajar dari data, mengubah perilaku, dan bahkan menghasilkan keputusan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara transparan. Fenomena black-box decision semakin menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum, karena proses sebab-akibat dalam tindakan kecerdasan artifisial tidak dapat ditelusuri secara linear seperti perilaku manusia.

Hal ini berimplikasi langsung pada kesulitan pembuktian unsur kesalahan (mens rea) dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana klasik, kesalahan menjadi dasar utama pertanggungjawaban. Namun kecerdasan artifisial tidak memiliki niat atau kesadaran moral, sehingga konsep mens rea menjadi tidak relevan jika diterapkan secara konvensional.

Kompleksitas Global dan Tantangan Yurisdiksi

Kompleksitas semakin meningkat ketika kecerdasan artifisial digunakan dalam skala global. Karakter kecerdasan artifisial yang borderless membuat tindak pidana dapat melibatkan banyak yurisdiksi sekaligus. Server bisa berada di satu negara, pengembang di negara lain, pengguna di wilayah berbeda, dan korban tersebar lintas batas. Kondisi ini menimbulkan konflik yurisdiksi, overlapping authority, hingga hambatan dalam proses ekstradisi dan pengumpulan alat bukti digital lintas negara.

Prinsip yurisdiksi klasik seperti teritorialitas atau nasionalitas tidak lagi memadai menghadapi kejahatan berbasis kecerdasan artifisial yang lintas batas dan berjalan tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

Regulasi Hukum Indonesia yang Belum Memadai

Hukum Indonesia saat ini masih menempatkan kecerdasan artifisial sebagai objek semata, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hingga KUHP terbaru. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai kecerdasan artifisial menyebabkan tidak adanya mekanisme atribusi tanggung jawab yang jelas ketika kecerdasan artifisial menimbulkan kerugian. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan bahkan membuka ruang impunitas.

Solusi Pendekatan Progresif

Untuk menghadapi tantangan ini, Dwi Nugroho Marsudianto menawarkan pendekatan progresif melalui model pertanggungjawaban hybrid liability. Model ini menggabungkan dua pendekatan utama, yakni fault-based liability dan strict liability. Dalam skema ini, developer dan pengguna tetap dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Sementara itu, korporasi sebagai pengendali dan penerima manfaat dikenakan tanggung jawab mutlak tanpa harus dibuktikan kesalahannya.

Dwi juga mengusulkan agar hukum tidak lagi memandang kecerdasan artifisial secara seragam. Dalam penelitiannya, kecerdasan artifisial diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, mulai dari risiko rendah, menengah, tinggi hingga risiko ekstrem. Pendekatan berbasis risiko ini dinilai lebih proporsional dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum.

Kecerdasan Artifisial sebagai Subjek Hukum Parsial

Sebagai solusi, Dwi menawarkan konstruksi hukum baru yang menempatkan kecerdasan artifisial sebagai subjek hukum parsial, bukan dalam arti subjek hukum penuh seperti manusia atau korporasi. Pemberian status subjek hukum penuh kepada kecerdasan artisial dinilai masih terlalu prematur.

Model subjek hukum parsial dinilai lebih realistis karena tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab, dengan pendekatan analogi in loco parentis, di mana manusia bertindak sebagai wali atas tindakan kecerdasan artifisial. Dengan begitu memungkinkan adanya atribusi tanggung jawab secara proporsional antara pengembang, pengguna, dan korporasi sebagai pengendali.

Pengakuan kecerdasan artifisial sebagai subjek hukum terbatas bukan untuk menyamakan kecerdasan artisial dengan manusia. Tetapi untuk menciptakan mekanisme tanggung jawab yang lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.