Luhut: AI Kunci Efisiensi Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Penggunaan AI dalam Birokrasi Pemerintah untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam birokrasi pemerintah atau Government Technology (GovTech) berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Menurutnya, dengan adopsi AI dan GovTech, pemerintah dapat menghemat dana yang digunakan, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi.

“Adopsi GovTech dan AI membuat kita bisa menghemat anggaran. Ini jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita sekarang ini (sekitar 5 persen) tidak akan bisa membawa kita ke high income country, kita harus tumbuh 7–8 persen, atau 9 persen. Apakah bisa tercapai? Sangat doable (bisa dilakukan),” ujar Luhut saat hadir dalam acara Indonesia Ethical AI Summit 2026 bertajuk Navigating AI Development: Innovation, Humanity and Governance.

Luhut menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 300 juta jiwa pada awal 2027, di mana sebagian besar merupakan generasi muda yang melek digital, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk mengadopsi AI secara masif dan inklusif.

Kesiapan Indonesia dalam Mengadopsi AI

Berdasarkan data Oxford Insights (2024), Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 181 negara dalam kesiapan adopsi AI untuk layanan publik dengan skor 65,85. Tiga pilar utama yang menjadi indikator adalah pilar pemerintahan, teknologi, dan data atau infrastruktur. Skor masing-masing pilar adalah 79,86, 48,06, dan 69,64.

Luhut menjelaskan kerangka transformasi adopsi AI di lingkungan pemerintah. Layanan digital nasional akan menyatukan berbagai platform layanan publik seperti portal perlindungan sosial (Perlinsos), OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan Inaku. Seluruh platform tersebut akan memanfaatkan AI untuk menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik.

Proyek Percontohan di Banyuwangi

Sebagai proyek percontohan, pengembangan digitalisasi telah dilakukan di Banyuwangi. Hasilnya menunjukkan potensi efisiensi yang signifikan. Misalnya, bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Pemerintah juga sedang merencanakan bansos sistem tunai rata-rata Rp 5,4 juta per orang. Nominal tersebut merupakan rata-rata akumulasi bantuan yang dihitung pemerintah dan direncanakan akan disalurkan melalui sistem transfer tunai berbasis digital.

Pengembangan UMKM dan Sistem Digitalisasi

Dengan sistem bansos baru tersebut, akan muncul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru. UMKM tersebut akan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memanfaatkan bank syariah. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) akan rendah karena berbasis data kualifikasi.

Sistem digitalisasi akan mengawasi proses tersebut. Langkah ini diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menambah penerimaan negara melalui pajak UMKM. Dengan peningkatan jumlah taxpayer, penerimaan pajak otomatis akan meningkat.

Efisiensi Lewat Perlinsos

Dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut menjelaskan keberhasilan piloting di Banyuwangi menjadi fondasi perluasan digital Perlinsos ke 42 kabupaten/kota di Indonesia. Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bansos hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.

Proses pendaftaran bansos yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Efisiensi juga terjadi dari sisi biaya. Biaya yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150.000 kini turun menjadi hampir tanpa biaya.

Potensi Efisiensi Belanja Negara

Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun, setara 10–15 miliar dolar AS. Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan program.

Portal Perlinsos diharapkan dapat diperluas secara nasional pada Oktober 2026. Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Sejak 4 Juni 2026, uji coba Perlinsos Digital terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup sembilan kecamatan serta 14 kelurahan/desa. Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui portal.