MBG, Libur Sekolah, dan Manajemen Risiko yang Penting

KOMPASIA.COM.CO.ID, JAKARTA —KOMPASIA.COM (18/6/2026) melaporkan penghentian MBG berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, tidak ada layanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik selama masa libur, termasuk libur sekolah, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus daerah, Sabtu, dan Ahad. Selama periode tersebut, insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga tidak diberikan. Bahkan, penggunaan fasilitas SPPG dilarang sepenuhnya untuk segala keperluan selama masa libur.

Akibatnya, banyak pengelola dan pengusaha Makan Bergizi Gratis atau MBG merasa keberatan. Mereka menganggap penghentian layanan berdampak pada dapur, karyawan, pemasok bahan makanan, serta arus kas perusahaan. Beberapa di antaranya telah menyiapkan bahan baku, merekrut tenaga kerja, bahkan mungkin menghadapi kewajiban bisnis yang cukup besar. Oleh karena itu, ketika operasional MBG terhenti sementara, timbul rasa dirugikan.

Namun, isu ini sebaiknya tidak disikapi dengan pandangan yang sempit. Pemerintah tidak boleh mengabaikan keluhan mitra pelaksana. Namun, para pengusaha MBG juga tidak boleh memposisikan negara sebagai pihak yang selalu bertanggung jawab atas segala risiko bisnis mereka.

Di sinilah peran manajemen menjadi sangat krusial. Program sebesar MBG tidak cukup hanya mengandalkan semangat yang baik. Dibutuhkan sistem tata kelola yang terstruktur, komunikasi yang jelas, jadwal kerja yang pasti, pengelolaan risiko yang matang, serta kontrak kerja yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Program MBG bukan hanya sekadar tentang memasak dan mendistribusikan makanan. Di dalamnya terdapat rantai yang panjang: perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan dapur, pembayaran upah tenaga kerja, pendistribusian ke sekolah, keamanan pangan, pengawasan kualitas, hingga pertanggungjawaban anggaran. Jika salah satu bagian dari rantai tersebut berubah, dampaknya dapat menyebar ke banyak pihak. Oleh karena itu, kebijakan libur operasional sebaiknya disusun sejak awal, bukan diambil tiba-tiba atau diumumkan setelah muncul ketidakpuasan.

Jika sekolah sedang libur, pemerintah memang memiliki alasan kuat untuk mengevaluasi operasional MBG. Anak-anak tidak berada di sekolah. Distribusi makanan menjadi lebih sulit. Risiko makanan tidak tepat sasaran meningkat. Potensi pemborosan anggaran juga perlu dihindari. Dalam situasi ini, penghentian sementara bisa dipahami sebagai bagian dari efisiensi. Negara tidak boleh menghabiskan anggaran hanya untuk menjaga dapur tetap beroperasi, jika penerima manfaat utamanya sedang tidak berada di lokasi.

Namun, efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengabaian terhadap dampak di lapangan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penutupan sementara dilaksanakan dengan pemberitahuan yang memadai, aturan yang jelas, serta masa transisi yang wajar. Dapur perlu mengetahui kapan harus berhenti, kapan kembali beroperasi, bagaimana mengelola bahan baku yang telah dipesan, serta apa saja kewajiban minimal selama tidak beroperasi. Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan yang sebenarnya rasional bisa menyebabkan kekacauan.

Di sisi lain, pengusaha MBG juga perlu meningkatkan cara mereka dalam mengidentifikasi risiko. Menjadi mitra dari program pemerintah tidak berarti usaha tersebut bebas dari risiko. Setiap program publik bisa mengalami perubahan karena jadwal sekolah, evaluasi anggaran, aturan baru, hasil pemeriksaan, perubahan tujuan, atau kebijakan efisiensi. Oleh karena itu, para pengusaha tidak boleh merancang model bisnis yang umum.

Kewaspadaan sangat penting, khususnya saat mengambil pinjaman, memperluas kapasitas dapur, merekrut karyawan, dan menyusun perjanjian dengan pemasok. Jika semua keputusan bisnis diambil berdasarkan optimisme yang berlebihan, maka perubahan kecil dalam kebijakan bisa menimbulkan tekanan besar. Pengusaha MBG harus memiliki cadangan dana, kontrak pasokan yang fleksibel, perencanaan tenaga kerja yang realistis, serta rencana darurat jika program terhenti sementara.

Manajemen risiko harus menjadi bagian penting dalam operasional MBG. Pengusaha perlu memperhitungkan kemungkinan libur sekolah, keterlambatan pembayaran, perubahan jumlah penerima manfaat, gangguan dalam distribusi, kenaikan harga bahan makanan, hingga penyesuaian kebijakan pemerintah. Risiko-risiko ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang tak terduga, karena sebagian besar bisa diprediksi dari awal.

Dalam konteks ini, protes dari para pengusaha seharusnya tidak hanya terbatas pada permintaan agar dapur tetap beroperasi atau insentif tetap diberikan. Protes yang baik adalah protes yang mendorong perbaikan dalam tata kelola. Contohnya, meminta pemerintah menyusun kalender operasional tahunan, menetapkan mekanisme pemberitahuan minimal sebelum penutupan layanan, serta menyediakan ruang diskusi dengan mitra sebelum kebijakan besar diambil.

Sebaliknya, pemerintah juga harus mendengarkan pendapat para pelaku lapangan. Dapur MBG bukanlah mesin yang bisa dihidupkan dan dimatikan tanpa biaya. Terdapat pekerja harian, pemasok kecil, petani, peternak, pedagang sayur, serta pengusaha lokal yang tergantung pada rantai pasok MBG. Jika negara ingin mencapai efisiensi, efisiensi tersebut harus diatur dengan bijak agar tidak menimbulkan kerugian sosial baru.

Namun, prinsip utamanya tetap jelas: MBG merupakan program yang ditujukan kepada rakyat, bukan untuk memastikan keuntungan para pengusaha. Mitra pelaksana berhak mendapatkan kepastian dan perlakuan yang adil, tetapi mereka juga harus menyadari bahwa dana yang dikelola adalah dana publik. Jika program dijalankan tanpa adanya penerima manfaat yang jelas, maka masyarakat berhak menanyakan apakah anggaran tersebut digunakan dengan benar.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi tengah. Selama liburan sekolah, pemerintah bisa menghentikan layanan rutin bagi siswa, tetapi tetap menyediakan program terbatas untuk kelompok yang paling membutuhkan, seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, atau anak-anak dari keluarga miskin yang dapat diakses melalui sistem khusus. Dengan begitu, efisiensi tetap terjaga, namun kebutuhan gizi masyarakat tidak terabaikan.

Selain itu, diperlukan adanya perbedaan yang jelas antara biaya operasional aktif dan biaya kesiapan dasar. Jika dapur tidak beroperasi, tentu tidak semua insentif harus dibayarkan. Namun, pemerintah bisa mempertimbangkan standar minimum agar alat tetap aman, fasilitas tetap bersih, dan dapur siap beroperasi ketika program kembali dimulai. Semua hal tersebut harus ditetapkan secara transparan, bukan hanya karena tekanan sementara.

Persoalan MBG selama libur sekolah memberikan pelajaran berharga. Program besar tidak cukup hanya diminati. Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan MBG agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Pengusaha juga harus memperbaiki pengelolaan bisnisnya agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa mempertimbangkan risiko perubahan. Keduanya perlu bertemu pada prinsip yang sama: program ini harus mengutamakan kepentingan rakyat dan dijalankan dengan efisien.

Akhirnya, anak-anak memang bisa berlibur dari sekolah. Namun, negara tidak boleh berhenti menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan kebijakan publik dijalankan secara adil dan efisien. Dapur bisa sementara berhenti jika penerima manfaat tidak tersedia. Anggaran bisa dikurangi jika ada potensi pemborosan. Namun, pengelolaan tidak boleh berhenti berpikir. Justru pada saat itulah kualitas sebuah program diuji: bukan hanya ketika berjalan lancar, tetapi juga ketika harus menyesuaikan diri dengan perubahan.

MBG perlu tetap menjadi program yang berada di tangan masyarakat. Oleh karena itu, program ini tidak boleh terjebak dalam kepentingan bisnis, namun juga tidak boleh dijalankan dengan cara yang merugikan para pelaku di lapangan. Kuncinya adalah pengelolaan yang lebih baik, kontrak yang lebih jelas, risiko yang telah dipertimbangkan sejak awal, serta keberanian untuk menjadikan efisiensi sebagai bagian dari komitmen terhadap rakyat.