Investasi Sosial di Pulau Obi, Harita Nickel Pertama Jalani RMAP+ di Indonesia

Dengan meningkatnya permintaan akan mineral kritis untuk mendukung peralihan energi, standar keberlanjutan dalam industri pertambangan harus terus ditingkatkan. Harita Nickel menjadi perusahaan pertama di Asia yang telah menjalani audit.Proses Penjaminan Mineral Bertanggung Jawab Plus (RMAP+). 

Audit RMAP+ adalah evaluasi yang tidak hanya memperhatikan cara perusahaan mengelola lingkungan dan tata kelola perusahaan. Selain itu, juga mencakup bagaimana mereka menangani karyawan, melibatkan masyarakat, serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Audit ini merupakan kelanjutan dari Proses Penjaminan Mineral Bertanggung Jawab (RMAP) yang sebelumnya dilakukan oleh Harita Nickel.

Melalui PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan PT Obi Nickel Cobalt (ONC), Harita Nickel menyelesaikan dua audit RMAP untuk komoditas nikel dan kobalt sebagai bagian dari penerapan pengelolaan mineral yang bertanggung jawab, pengawasan rantai pasok, serta peningkatan sistem pelacakan asal mineral.

Berbeda dengan RMAP yang menitikberatkan pada aspek sourcing mineral bebas konflik, RMAP+ meliputi penilaian yang lebih menyeluruh. Audit ini mengevaluasi sistem pengawasan, proses due diligence, serta mekanisme seleksi yang diterapkan perusahaan guna memastikan rantai pasok bahan baku sesuai dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Manajer Keberlanjutan Harita Nickel Eryawan Taruna mengatakan, peningkatan standar tersebut menunjukkan perubahan harapan pasar global terhadap sektor pertambangan.

“Proses RMAP yang kami jalani memastikan bahwa mineral yang digunakan tidak berasal dari daerah yang sedang berkonflik (CAHRA). Melalui audit RMAP+, kami juga perlu membuktikan bahwa seluruh tahapan produksi sesuai dengan standar ESG yang lebih ketat,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6).

Berdasarkan pendapat Eryawan, perhatian pasar internasional saat ini tidak hanya terfokus pada asal mineral. Pasar global kini tidak hanya menanyakan apakah biji nikel berasal dari wilayah yang sedang mengalami konflik atau tidak, tetapi juga bagaimana seluruh rantai pasok biji nikel tersebut memenuhi standar ESG yang baik dan bersifat transparan.

“Melalui pemeriksaan ini, kami berusaha memastikan bahwa Harita Nickel memiliki sistem rantai pasok yang sesuai dengan harapan mitra dan regulator internasional,” katanya.

Usaha untuk mencapai standar tersebut tidak terbentuk dalam waktu singkat. Selama bertahun-tahun, Harita Nickel melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Pulau Obi melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dibuat bersama pemerintah setempat.

Program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pengembangan sumber daya manusia setempat, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal. Berbagai inisiatif ini menjadi bagian dari investasi sosial jangka panjang perusahaan serta dasar dalam membangunsocial performance yang kini semakin mendapatkan perhatian dalam standar ESG global.

Seorang akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PERHAPI Maluku Utara, Almun Madi menganggap bahwa industri nikel di wilayah Maluku Utara kini semakin terpengaruh oleh standar rantai pasok global yang terus berkembang.

Menurutnya, praktik keberlanjutan modern kini tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi semakin menekankan penggunaan data, pengawasan rantai pasok, serta penerapan sistem ESG dalam proses operasional industri.

Selanjutnya, tambahnya, biaya dan standar operasional industri pasti akan semakin meningkat karena perusahaan juga diharuskan membangun sistem pengawasan dan transparansi operasional yang lebih baik.

“Oleh karena itu, audit seperti RMAP+ dan IRMA tidak boleh dianggap sebagai akhir dari proses, melainkan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan yang akan terus berkembang dalam industri nikel Maluku Utara,” katanya.

Selain melakukan audit RMAP+, Harita Nickel sedang mengikuti audit lainnyaInisiatif Penjaminan Pertambangan yang Bertanggung Jawab(IRMA) sebagai bagian dari langkah untuk memperkuat pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan kejelasan dalam operasional.

Peningkatan standar internasional menunjukkan bahwa masa depan sektor pertambangan nikel tidak hanya terbatas pada produk yang dihasilkan, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.