Apa Dampak Hukum Jika WNI Jadi Tentara AS?

Kezia Syifa dan Kontroversi Kewarganegaraan Indonesia

Kasus Kezia Syifa yang terlibat dalam Army National Guard Amerika Serikat kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tindakan Kezia menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsekuensi hukum yang bisa saja dialaminya.

Kezia diketahui telah tinggal di Amerika Serikat sejak 2023 dengan status green card. Ia kemudian bergabung secara legal dengan Army National Guard, yang merupakan bagian dari militer cadangan negara tersebut. Meskipun proses pendaftarannya dianggap sah, keberadaannya dalam struktur militer asing tetap memicu perdebatan.

Di satu sisi, ada pandangan bahwa karena Kezia masuk melalui jalur legal, maka tidak ada pelanggaran hukum. Namun, di sisi lain, hukum Indonesia memiliki aturan yang jelas terkait larangan WNI bergabung dengan militer asing. Hal ini memunculkan pertanyaan penting: apakah bergabung dengan komponen cadangan asing memiliki konsekuensi yang sama seperti menjadi tentara aktif?

Perbedaan Jalur Masuk Tidak Mengubah Substansi Pelanggaran

Menurut Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, status sebagai komponen cadangan asing tetap dianggap sebagai tentara asing. Dalam wawancaranya, ia menegaskan bahwa baik militer aktif maupun komponen cadangan, konsekuensinya tetap sama.

“Sama, sama-sama dicabut (status kewarganegaraan Indonesia) karena sudah menjadi tentara asing,” ujarnya. Menurutnya, keterlibatan dalam struktur militer negara lain otomatis dianggap sebagai tindakan membela kepentingan negara asing, yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga menjelaskan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”. Selain itu, Pasal 23 huruf (e) menyebutkan bahwa kehilangan kewarganegaraan juga berlaku bagi WNI yang secara sukarela masuk dalam dinas negara asing pada jabatan yang hanya dapat dipegang oleh WNI di Indonesia.

Status Legal Tidak Menghapus Konsekuensi Hukum

Meski Kezia Syifa bergabung secara legal dengan Army National Guard, hal ini tidak membuatnya terhindar dari konsekuensi hukum. Menurut Abdul Fickar, hukum Indonesia tidak melihat status imigrasi di negara lain sebagai dasar pengecualian.

“Tidak ada perbedaan, sama-sama jadi tentara asing dan dianggap membela negara asing yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan,” katanya. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat tegas dan tidak memandang status legal sebagai alasan untuk mengabaikan larangan bergabung dengan militer asing.

Kritik Sistemik dan Pelajaran Bagi Pemerintah

Selain aspek hukum, kasus Kezia Syifa juga menjadi kritik terhadap sistem birokrasi di Indonesia, khususnya dalam rekrutmen militer dan aparatur negara. Abdul Fickar menilai adanya praktik tidak sehat yang justru mendorong sebagian WNI mencari jalur pengabdian di luar negeri.

Ia menekankan pentingnya konsistensi dan keadilan dalam penegakan aturan. “Memberantas mafia yang menghambat WNI untuk mengabdi di lembaga kemiliteran atau lembaga pemerintah lainnya, serta menegakkan aturan yang tidak diskriminatif, baik secara sosial maupun ekonomis,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebut peristiwa ini sebagai “kritik tajam bagi birokrasi pemerintahan” agar lebih transparan. Di samping itu, ia juga menyentuh upaya reformasi institusi penegak hukum yang masih menghadapi tantangan budaya dan sistemik.

Kesimpulan

Kasus Kezia Syifa menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara kewarganegaraan dan partisipasi dalam struktur militer asing. Meski ia bergabung secara legal, hukum Indonesia tetap menganggap tindakannya sebagai pelanggaran. Ini menegaskan bahwa sistem hukum harus ditegakkan dengan konsisten, sekaligus menjadi momentum untuk mereformasi birokrasi agar lebih transparan dan adil.