Kompasia.com – 22 Juli 2025
Oleh: Redaksi Kompasia
Setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan seorang anggota Polantas menanyakan “SIM Jakarta” kepada pengendara mobil di Jalan Tol JORR, DPR melalui Komisi III langsung bereaksi keras. Anggota DPR, Abdullah, menuntut tindakan tegas dan transparan dari Polri terkait insiden ini YouTube+4MerahPutih+4YouTube+4.
Video yang viral di media sosial menunjukkan insiden penilangan di tol, di mana seorang polantas disebut salah menyatakan SIM berasal dari “Jakarta”. Menurut Komisaris Abdullah, pernyataan tersebut menunjukkan minimnya pemahaman petugas terhadap aturan yang berlaku. Padahal, SIM diterbitkan oleh seluruh wilayah Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah negara, termasuk di delapan negara ASEAN sejak Juni 2025 MerahPutih.
Abdullah menegaskan bahwa petugas yang bersangkutan perlu dipanggil dan diperiksa secara terbuka. Jika terbukti salah atau melanggar SOP, harus ada sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan publik MerahPutih+1gemapos.id+1.
“Pemanggilan dan pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan umumkan hasilnya ke publik,” tegas Abdullah TikTok+2MerahPutih+2gemapos.id+2.
Kepolisian, lewat Ditlantas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran dalam insiden tersebut. Pernyataan petugas dianggap sebagai “slip of the tongue” atau kekeliruan ucapan belaka, bukan diskriminasi atau kesalahan prosedural MerahPutih+1YouTube+1. Namun DPR menyoroti hal itu sebagai bentuk inkompetensi dan potensi pelanggaran aturan.
Netizen ramai memberikan komentar di media sosial, sebagian menilai insiden tersebut menunjukkan kecenderungan “main aman” Polri dalam penegakan hukum, sementara yang lain mendesak pendekatan edukatif daripada mentalitas represif. Tekanan publik ini yang mendorong DPR untuk meminta penjelasan serta langkah Polri.
DPR menilai insiden ini dapat menjadi preseden bagi pemahaman publik terhadap institusi kepolisian. Jika petugas dianggap salah tetapi tidak ditindak, kepercayaan masyarakat justru akan menurun. Abdullah menegaskan, “Polisi harus menjadi teladan dalam menegakkan aturan, bukan menciptakan kesan mencari-cari kesalahan warga sipil” MerahPutih+1gemapos.id+1.
Insiden “SIM Jakarta” bukan sekadar viral video, namun membawa isu besar seputar kompetensi, integritas, dan akuntabilitas aparat di ruang publik. Tuntutan DPR atas transparansi tidak hanya penting untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas institusi kepolisian.
Editor: Siti Hanifah | Foto/Video: Kanal WartaKotaLive / YouTube
Tagar SEO: #PolisiViral #DPR #TransparansiPolri #SIMJakarta #KompasiaNews
