Hukuman ASN Penebang Pohon Ilegal, Camat Ungkap Pelaku Utama

Kasus Penebangan Ilegal di Jakarta: ASN Terlibat, Tidak Ada Hukuman Pidana

Penebangan pohon ilegal yang terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kini menjadi perhatian publik. Peristiwa ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai izin dan prosedur yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku. Dugaan kuat muncul bahwa penebangan tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), yang akhirnya mendapatkan sanksi administratif.

Pelaku Penebangan Ilegal adalah ASN

Kasus penebangan pohon ilegal yang terjadi di depan showroom mobil Xpeng di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kini diketahui melibatkan seorang ASN. Pelaku merupakan pegawai dari Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Menurut informasi yang diperoleh, pelaku telah menjalani pemeriksaan dan saat ini sedang dalam proses penanganan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Rifki Rismal, Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan, menyampaikan bahwa pelaku telah dipindahkan dari posisinya sebelumnya di Kecamatan Kebayoran Lama ke bagian tata usaha (TU). “Pelaku untuk sementara waktu dipindahkan ke TU,” ujarnya.

Proses Penanganan Kasus

Sebelumnya, pelaku telah diperiksa pada Kamis (15/1/2026) lalu. Sudin Bina Marga Jakarta Selatan telah membuat berkas acara pemeriksaan (BAP) sebagai bentuk prosedural. Namun, proses selanjutnya akan ditangani oleh instansi yang berwenang karena berkaitan dengan kepegawaian ASN.

Menurut Rifki, kasus ini masih dalam proses di Dinas dan belum sampai ke tingkat provinsi atau inspektorat. “Di Dinas dulu baru ke provinsi/inspektorat. Karena kan ASN,” jelasnya.

Dugaan Adanya Pesanan Pihak Tertentu

Camat Kebayoran Lama, Mustofa Thohir, menyampaikan dugaan bahwa penebangan pohon ilegal tersebut dilakukan atas permintaan pihak tertentu. Ia menduga ada imbalan yang diberikan kepada pelaku. Hal ini muncul setelah pihak kecamatan memeriksa dan menemukan tidak adanya izin resmi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta terkait penebangan tersebut.

“Ada pihak lain yang memesan untuk dipotong, lalu ada imbalannya. Tapi untuk kebutuhannya apa saya kurang tahu,” ujar Mustofa.

Sanksi yang Diterima ASN

Dalam undang-undang yang berlaku, pihak yang melakukan penebangan pohon secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana. Namun, jika pelakunya adalah ASN, maka sanksi yang diberikan akan bersifat administratif dan disiplin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang menebang pohon tanpa izin sah dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar. Jika penebangan dilakukan secara terorganisir atau menyebabkan kerusakan lingkungan serius, ancaman hukumannya bisa lebih berat.

Selain itu, penebangan ilegal di kawasan non-hutan perkotaan juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi pidana seperti penjara dan denda dapat diberikan jika perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Untuk ASN, selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika perbuatannya menciderai kepercayaan publik dan merugikan lingkungan, sanksi bisa sangat berat, termasuk penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Kesimpulan

Kasus penebangan ilegal yang melibatkan ASN menunjukkan pentingnya pengawasan dan penerapan aturan yang ketat. Meskipun pelaku tidak mendapat sanksi tindak pidana, tindakan administratif dan disiplin tetap diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Keterlibatan pihak tertentu dalam kasus ini juga menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih waspada dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.