Senin, 14 September 2026Indonesia
Kompasia
Trending

KKB Papua Kocar-Kacir, Markas OPM Kodap XVI Direbut TNI

Oleh Pimpinan Redaksi Β· Januari 24, 2026 Β· 3 menit baca Penulis Terverifikasi
WhatsApp Image 2023 08 01 at 19.27.22.jpeg
βœ“ Penulis Verified

Kontak Senjata TNI dan KKB di Distrik Dekai

Pada hari Kamis (22/1/2026), terjadi baku tembak antara pasukan TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Peristiwa ini terjadi saat Satgas Koops TNI Habema yang sedang melakukan patroli keamanan berhasil menemukan markas utama OPM Kodap XVI Yahukimo di Distrik Dekai. Dalam kontak senjata tersebut, anggota KKB terpaksa berlarian untuk menyelamatkan diri.

Akibatnya, Satgas TNI berhasil merebut dan menguasai markas utama OPM Kodap XVI Yahukimo. Wilayah Yahukimo merupakan salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Namun, Yahukimo bukan satu-satunya basis KKB di kawasan ini. Kelompok tersebut juga tersebar di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, dan Yalimo.

Patroli keamanan di Distrik Dekai dimulai sejak malam hari Rabu (21/1/2026). Satgas melakukan infiltrasi ke Markas Sisibia dan Markas Yalenang. Tujuan dari patroli ini adalah untuk menindaklanjuti ancaman yang datang dari kelompok separatis bersenjata OPM yang selama ini mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Ancaman yang dikhawatirkan mencakup penembakan terhadap pesawat, penembakan kendaraan aparat, pembakaran sekolah, serta penembakan terhadap warga sipil. Pada dini hari hari Kamis (22/1/2026), akhirnya terjadi kontak tembak antara pasukan dan kelompok OPM.

Dari hasil kontak tersebut, beberapa anggota OPM Kodap XVI/Yahukimo dilaporkan tewas. Salah satunya disebut-sebut merupakan tokoh penting. Selain itu, Satgas juga berhasil mengamankan beberapa pucuk senjata api. Ditemukan juga amunisi, puluhan selongsong, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah, bendera Bintang Kejora, dan dokumen TPNPB Kodap XVI/Yahukimo.

Setelah operasi, Satgas berhasil menguasai Markas Sisibia dan Markas Yalenang. Mereka juga menyatakan bahwa berkat dukungan masyarakat setempat, patroli keamanan dapat berjalan aman dan terkendali. Diharapkan, kegiatan ini mampu melemahkan kekuatan OPM dan meningkatkan rasa aman di wilayah Yahukimo.

Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan bahwa keberhasilan patroli ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata. Ia juga menekankan bahwa penguasaan Jalan Gunung menjadi langkah strategis untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM, serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo.

Ancaman dari KKB yang Menggagalkan Kunjungan Gibran

Sebelumnya, KKB Papua di Kabupaten Yahukimo sempat menebar ancaman yang membuat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membatalkan kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut. Awalnya, Yahukimo masuk dalam agenda kunjungan kerja Wapres Gibran usai meninjau Pasar Potikelek dan SMA Negeri 1 Wamena.

Namun, muncul ancaman penembakan dari KKB Papua yang ditujukan ke rombongan Wapres Gibran. Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, menyatakan bahwa pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo di bawah pimpinan Akar Heluka telah melakukan penembakan terhadap sebuah pesawat sipil yang ditumpangi oleh aparat militer yang memasuki wilayah perang di Yahukimo.

Mayor Kopitua Heluka juga melaporkan bahwa penembakan pesawat tersebut sebagai peringatan keras kepada Wapres Gibran agar tidak memasuki wilayah perang di Yahukimo. Jika melanggar, maka TPNPB Kodap XVI Yahukimo siap menembak rombongan Wakil Presiden dan rombongannya.

TPNPB menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka agar terlebih dahulu menyelesaikan sengketa politik di Tanah Papua antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia. Jika tidak, maka TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh tanah Papua siap menggagalkan seluruh pembangunan di atas tanah Papua.

Mereka juga meminta kepada rakyat Papua dari Sorong hingga Samarai untuk tidak memberikan tanah adat kepada negara kolonial Indonesia demi pembangunan lahan sawit, padi, dan pos militer. Kelompok ini menilai kebijakan tersebut akan mengancam kehidupan masyarakat adat, karena akan diikuti dengan penangkapan, penembakan, dan pembunuhan terhadap orang Papua oleh aparat militer Indonesia.

Kata Kunci Terkait

Disclaimer & Kebijakan Redaksi

Kompasia.com (KPA News) berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, dengan mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi redaksi.

Independensi: Kompasia.com dan PT Komunikasi Publik Asia merupakan entitas independen dan tidak berafiliasi dengan Kompas, Kompasiana, KG Media, maupun Kompas Gramedia Group. Nama β€œKompasia” digunakan sebagai identitas yang berasal dari Komunikasi Publik Asia.

Transparansi Konten: Konten pihak ketiga atau komersial dibedakan dari produk jurnalistik redaksi melalui label seperti Press Release, Advertorial, Sponsored, Opini, atau Kontributor.

Hak Jawab & Koreksi: Permohonan koreksi atau Hak Jawab dapat disampaikan ke redaksi@kompasia.com dengan menyertakan tautan artikel dan data pendukung.

Tautan eksternal dapat mengarah ke situs pihak ketiga. Kompasia.com tidak bertanggung jawab atas konten atau kebijakan situs eksternal tersebut.

πŸ’¬ Komentar

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

DUKUNG PENULIS VERIFIED

β˜• Traktir Kopi

Pimpinan Redaksi telah mempublikasikan 1,480 artikel. Berikan Kopi sebagai apresiasi.

Tentang Penulis

Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

Lihat profil & artikel penulis
Kompasia Dikelola oleh Komunikasi Publik Asia