Mahfud MD Minta Prabowo Buka Dalang Demo Bayaran: Menyedihkan Jika Mahasiswa Dibayar

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD merasa kecewa dengan dugaan bahwa mahasiswa menerima uang untuk aksi demo dan meminta Presiden Prabowo untuk mengungkap pihak yang menyediakan dana.
• Prabowo menyatakan mengetahui pihak yang mendanai aksi tersebut.
• Di UBK, penyelidikan menemukan bahwa Abdimaludin menerima dana sebesar Rp20 juta dari seorang senior yang dekat dengan aparat setelah aksi 15 Juni, kemudian dibagikan kepada pengurus BEM.
• UBK menghentikan seluruh pengurus BEM FH

KPA NEWS –Ahli Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengecam jika benar ada mahasiswa yang diberi uang untuk mengikuti aksi demonstrasi.

Mahfud juga mengharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap pihak yang diduga sebagai dalang atau pemberi dana aksi demonstrasi jika memang telah mengetahui identitasnya.

Menurut Mahfud, penyampaian data tersebut penting agar tidak memicu spekulasi di kalangan masyarakat.

“Seharusnya dibicarakan secara terbuka. BEM ini dibiayai oleh pihak tertentu, inilah yang membayar, seperti itu. Yang memberi dana adalah kelompok-kelompok tertentu yang selama ini diduga bukan orang swasta, melainkan orang dalam. Pak Prabowo sebaiknya mengungkap siapa saja yang memberi dana? Tapi, saya tidak tahu siapa yang dimaksud,” katanya setelah peluncuran buku di University Club UGM, Kamis (25/6/2026).

Mahfud menganggap mahasiswa selama ini menyampaikan kritik secara terbuka dengan menjelaskan isu yang dianggap bermasalah serta kebijakan pemerintah yang dikritik.

Oleh karena itu, menurutnya, tuduhan terkait adanya aksi unjuk rasa yang dibayar juga seharusnya dilengkapi dengan penjelasan yang jelas mengenai pihak yang dimaksud.

“Seperti mahasiswa jelas, kesalahan ada di sini, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Jika mengatakan mahasiswa dibayar, lalu siapa yang ingin diperbaiki di tengah kita?” katanya.

Kegiatan penyusupan sudah dikenal sejak lama

Mahfud menyebutkan bahwa tindakan penyusupan dalam gerakan mahasiswa bukanlah hal yang baru.

Menurutnya, sejak masa kuliahnya, sudah ada pihak-pihak yang sekaligus menjadi aktivis sambil menjalankan kepentingan tertentu.

“Sejak dulu, pada masa saya kuliah dulu, banyak intel-intel yang juga menjadi aktivis. Hubungan kami kembali lancar setelah orde baru berakhir. Sekarang ada orang yang dibayar sebagai buzzer, seperti yang terjadi di Jakarta. Namun, hal itu hanya arus kecil dan mudah terdeteksi,” lanjutnya.

Namun, Mahfud menganggap kelompok semacam itu hanya sebagian kecil dan tidak mewakili seluruh gerakan mahasiswa.

Mahfud: Mahasiswa Jangan Mudah Dibagi-Bagi

Secara pribadi, Mahfud mengungkapkan kekecewaan jika benar ada mahasiswa yang bersedia menerima uang untuk ikut serta dalam aksi protes.

Ia menekankan agar mahasiswa tetap menjaga kemandirian, bersikap analitis, serta tidak mudah terpecah oleh kepentingan tertentu.

“Ya sangat menyedihkan jika mahasiswa harus dibayar untuk hal itu. Sebaiknya para mahasiswa jangan mudah terpecah, ada BEM yang saling bersaing, ada BEM ini, ada BEM itu. Intinya perjuangkan secara objektif bahwa saat ini diperlukan perbaikan-perbaikan (tata kelola negara),” tambahnya.

Prabowo Mengaku Mengetahui Dalang Aksi Bayaran

Presiden Prabowo Subianto mengemukakan perhatian terhadap meningkatnya kegiatan demonstrasi yang dilakukan berbagai kelompok mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pidatinya pada acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa ia mengetahui pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan aksi demonstrasi.

Sebaliknya, Prabowo justru mengungkap dugaan adanya peserta aksi yang menerima uang untuk ikut serta dalam demonstrasi.

Menurutnya, beberapa peserta aksi bahkan tidak memahami tujuan dari demonstrasi yang mereka ikuti karena hanya datang setelah mendapatkan imbalan berupa uang.

“Saya mengenal semua hal itu, saudara-saudara. Mereka tidak menyukai Prabowo karena Prabowo memahami, saudara-saudara sekalian, hati-hati ya, saya memberi peringatan kepada mereka,” kata Prabowo.

Presiden selanjutnya menyatakan bahwa dirinya mengetahui pihak yang memberikan dana untuk aksi tersebut.

“Saya tahu siapa yang membayar demo, saya tahu itu. Ditanya anak-anak demo, mereka tidak tahu, ‘mau demo apa ya? Eh eh eh’. ‘Kami dibayar Rp 200 ribu’, begitu kan. Tapi ada. Saya tidak mengerti,” lanjutnya.

Prabowo Mengajak Masyarakat Tetap Mendukung Pemerintah

Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah. Ia membandingkan hubungan antara pemerintah dan rakyat seperti sebuah tim sepak bola yang memerlukan dukungan penuh dari para pendukungnya.

Menurut Prabowo, Indonesia kini sedang bersaing dengan berbagai negara, sehingga persatuan menjadi hal yang sangat penting.

“Kita ini, jika merasa, dalam pertandingan kita menjadi pendukung, mendukung satu tim, ‘ayo maju, maju, maju’. Negara kita saat ini sedang bersaing dengan banyak negara. Seharusnya bangsa ini bersatu,” ujar Prabowo.

Ia menganggap kritik tetap penting, tetapi sebaiknya disampaikan pada saat yang sesuai.

“Jika ada yang kurang, teman-temannya kurang, atau performa tim kita tidak maksimal, tetap dukung. Nanti setelah pertandingan selesai baru diperbaiki. Jangan lagi bermain dengan membawa bola, ‘salah goblok’. Saat sedang bermain di tengah lapangan malah disoraki. Jadi terasa kita tidak bangga dengan hasil yang dicapai oleh bangsa sendiri,” katanya.

Janji Memberikan “Hadiah” Kepada Pihak yang Menginginkan Indonesia Gagal

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan merespons mereka yang berharap Indonesia mengalami kegagalan dengan mencapai dan menunjukkan hasil pembangunan yang sukses.

“Mereka yang berharap Indonesia gagal kita berikan hadiah, agar mereka kaget dengan apa yang akan terjadi pada bangsa ini. Kita akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rasa apresiasi kepada para petani dan nelayan yang dianggapnya sebagai tulang punggung ketahanan pangan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja tanpa henti, termasuk di hari libur, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Oleh karena itu, pemerintahan yang saya pimpin, kami bekerja keras, tidak ada hari libur, kita terus bekerja siang dan malam,” katanya.

Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kekayaan negara agar tidak disalahgunakan atau dinikmati oleh pihak lain.

“Agar tidak diambil oleh bangsa-bangsa lain, agar kita menjadi pemilik di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.

Menutup pidatinya, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa menjaga persatuan.

“Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaanmu, dukunganmu saudara-saudara, petani, nelayan, pekerja serta ulama, santri, prajurit TNI, polisi, serta seluruh Aparatur Sipil Negara. Jika kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal,” tambahnya.

Penyelidikan UBK Mengungkap Alur Pengeluaran Uang Rp 20 Juta

Tim investigasi Universitas Bung Karno (UBK) menemukan rangkaian kejadian terkait dugaan aliran dana sebesar Rp 20 juta yang diterima mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, setelah aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026.

Temuan ini diperoleh setelah tim penyelidik mengundang tiga mahasiswa untuk dimintai penjelasan pada Kamis (25/6/2026), yaitu Muhammad Abdimaludin, mantan Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UBK Pujiono, serta mantan Wakil Ketua BEM FEB UBK Muhammad Rafi Bastian.

Ketua Tim Penyelidikan Aksi 15 Juni UBK, Eko Suryo S, menyatakan pemanggilan dilakukan guna mengumpulkan fakta terkait dugaan penerimaan uang yang kini menjadi perhatian masyarakat.

“Hari ini kita melakukan pemanggilan pertama kali terhadap teman-teman yang kemarin ikut dalam aksi tanggal 15 Juni,” kata Ketua Tim Investigasi Demo 15 Juni UBK, Eko Suryo S, saat diwawancarai di Kampus UBK, Cikini, Jakarta Pusat, pada malam Kamis.

Rp 20 Juta Diberikan Setelah Aksi Demonstrasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim penyelidik menemukan bahwa uang sebesar Rp20 juta diberikan kepada Abdimaludin setelah demonstrasi selesai. Temuan ini berbeda dengan data sebelumnya yang menyatakan bahwa uang tersebut diterima sebelum aksi berlangsung.

Menurut Eko, uang tersebut berasal dari dua senior kampus yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan pihak kepolisian.

“Mereka mendapatkan uang tersebut dari senior mereka yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan aparat kepolisian. Uang itu diberikan setelah aksi demo,” kata Eko.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian terkait pemberian uang sebenarnya sudah diambil sebelum aksi demonstrasi dimulai.

“Mereka menerima uang setelah melakukan demo. Meskipun kesepakatannya sudah tercapai sebelum demo,” katanya.

Eko menyampaikan, perjanjian tersebut terjadi di pagi hari sebelum aksi, melibatkan Abdimaludin sebagai koordinator lapangan, dua alumni UBK yang lebih senior, serta seseorang yang diduga berasal dari pihak kepolisian.

Pada pertemuan tersebut, Abdimaludin dikatakan diminta untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari depan Istana Merdeka ke Gedung DPR dengan janji uang yang akan diberikan setelah aksi selesai.

“Maka kesepakatannya uang itu diberikan sebagai bentuk pindah demo. Itu saja kesepakatannya. Setelah demo selesai, uang akan diberikan,” kata Eko.

Pengambilan Uang Dilakukan di Kafe Cikini

Meski akhirnya aksi diadakan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan dan bukan di DPR, Abdimaludin tetap menerima dana sebesar Rp20 juta.

Eko menyebutkan bahwa uang itu diberikan langsung oleh salah satu dari dua senior kampus di sebuah kafe yang berada di wilayah Cikini, Jakarta Pusat.

Diberikan secara langsung. (Penyerahan) oleh salah satu dari dua senior Abdi. Uang diberikan di salah satu kafe di Cikini,” kata Eko.

Berdasarkan pengakuan Abdimaludin, orang yang diduga merupakan anggota kepolisian tidak hadir di tempat saat penyerahan uang berlangsung.

Keesokan harinya setelah menerima uang tersebut, Abdimaludin mendistribusikannya kepada empat individu, yaitu Rafly Maulana Akbar yang menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FH, Mubarak Tuasamu sebagai anggota BEM FH, serta Pujiono dan Muhammad Rafi Bastian.

“Katanya ia membagikannya di berbagai tempat,” kata Eko.

Setiap penerima mendapatkan dana sebesar Rp2 juta. Berdasarkan informasi Eko, sebagian besar uang tersebut masih tersimpan dan belum digunakan.

“Secara umum masih utuh. Bahkan saya masih memiliki sisa Rp 3 juta, jika tidak salah. Uangnya masih utuh karena rencananya digunakan untuk demo berikutnya, jadi belum digunakan,” katanya.

Tim investigasi akan kembali mengadakan klarifikasi pada Senin (29/6/2026) dengan memanggil dua orang lain yang juga dilaporkan menerima sebagian dari uang tersebut.

Abdimaludin: Terdapat Dugaan Pihak Tertentu yang Memanfaatkan Gerakan Mahasiswa untuk Kepentingan Pribadi

Di sisi lain, Muhammad Abdimaludin mengungkapkan dugaannya bahwa uang yang diterimanya terkait dengan kepentingan kalangan elit politik yang berusaha menghentikan aksi mahasiswa. Ia menilai, dugaan ini melibatkan seorang pejabat senior di kampus.

“Setelah saya mengumpulkan berbagai informasi secara lengkap, saya menyadari adanya indikasi bahwa pihak-pihak senior tertentu justru memanfaatkan tindakan kami,” katanya.

Ia juga mengira terdapat aliran dana yang lebih besar yang diberikan kepada para senior tersebut.

“Saya mengira ada aliran dana yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu kepada mereka. Sementara sebagian dana yang kemudian diberikan kepadaku digunakan hanya untuk keperluan teknis aksi,” tambahnya.

Abdimaludin menegaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan aksi demonstrasi seperti makanan dan bahan bakar kendaraan, bukan untuk menghentikan pergerakan mahasiswa.

Ia mengakui masih berencana untuk melanjutkan aksi demonstrasi, namun setelahnya justru menghadapi berbagai tekanan.

“Berdasarkan data yang saya ketahui, setelah saya tidak bisa dihentikan dari tindakan tersebut, dilakukan usaha merusak reputasi saya,” ujarnya.

“Data yang tidak lengkap, cerita yang disalahpahami, serta tekanan terhadap lingkungan organisasi akhirnya memicu kemarahan sejumlah teman,” lanjutnya.

Berdasarkan pendapat Abdimaludin, keadaan ini akhirnya menyebabkan pengangkatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK dihentikan.

“Tetapi agar masyarakat dan rekan-rekan mahasiswa dapat melihat isu secara menyeluruh: bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh dianggap sebagai barang dagangan, alat tawar-menawar, atau tempat mencari keuntungan oleh siapa pun,” katanya.

“Perbuatan para mahasiswa harus tetap berada di atas kepentingan rakyat, kemandirian gerakan, serta keberanian dalam menyampaikan kebenaran,” tegasnya.

UBK Menghentikan Seluruh Pengurus BEM FH

Sebagai tindak lanjut dari kejadian tersebut, Universitas Bung Karno menghentikan seluruh pengurus BEM Fakultas Hukum.

Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menyatakan bahwa keputusan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 75/KEP/DEK-FH-UBK/VI/2026.

“Telah ada keputusan pemberhentian. Seluruh pengurus BEM FH kami dihentikan dan segera akan dilakukan pemilihan pengurus yang baru,” kata Daniel.

Keputusan tersebut mulai berlaku pada 23 Juni 2026, termasuk penghapusan jabatan Muhammad Abdimaludin sebagai Ketua BEM FH. Selama tahap pembentukan kepengurusan yang baru, kegiatan organisasi BEM FH sementara waktu dihentikan.

“Kami akan berhenti sejenak. Segera lakukan pemilihan,” kata Daniel.

Selain itu, UBK juga menghentikan jabatan Ketua BEM FEB Pujiono serta Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafi Bastian berdasarkan SK Nomor: 001/Dekan FEB-UBK/KEP/VI/2026, sementara anggota BEM FEB lainnya tetap menjalankan tanggung jawabnya.