PAN Mengapresiasi Sikap Kritis PDIP, Viva Yoga: Sikap Politik yang Layak Dihormati

Pendapat PAN Mengenai Sikap Kritis PDIP

Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pandangan mereka terkait sikap kritis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut PAN, sikap tersebut wajar dan harus dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa posisi PDIP di luar kabinet merupakan konsekuensi politik yang wajar. Ia menyebut hal ini sebagai “keniscayaan politik”, yaitu sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam sistem demokratis. Menurutnya, PDIP memang tidak menempatkan kadernya dalam kabinet presiden, sehingga posisinya di luar pemerintah adalah hal yang biasa atau “taken for granted”.

Viva menekankan bahwa sikap kritis PDIP seharusnya dimaknai sebagai masukan yang membangun. Ia menilai bahwa PDIP berperan sebagai partai penyeimbang yang dapat memberikan dampak positif bagi jalannya pemerintahan. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa PDIP tidak bersikap destruktif, tetapi justru mendukung kebijakan yang benar, mengoreksi kebijakan yang tidak tepat, serta memberikan solusi alternatif.

Selain itu, Viva juga mengomentari adanya kader PDIP yang turun ke jalan dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, hal tersebut merupakan cerminan dari posisi politik partai yang berada di luar pemerintahan. Ia menilai bahwa jika ada kader PDIP yang melakukan demonstrasi, hal itu wajar sebagai bentuk sikap tegas yang berada di luar pemerintah.

PAN meyakini bahwa situasi politik di parlemen saat ini tetap kondusif dan berjalan sesuai fungsinya. Mereka percaya bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan, sementara media, netizen, dan masyarakat sipil akan melakukan kontrol organik dan mandiri.

Tantangan yang Dihadapi PDIP

Terkini, PDIP menjadi sorotan dari partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Beberapa isu seperti kehadiran politikus PDIP dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan polemik mobil Fortuner milik kerabat kader PDIP yang digunakan oleh eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, memicu ketegangan.

Aksi demonstrasi yang dilakukan pada 12 Juni 2026 menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, tuntutan pencabutan UU Polri, serta penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, Tiyo Ardianto dikenal sering mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo.

Sejumlah partai koalisi pemerintah pun meminta PDIP untuk segera mempertegas status politiknya. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyarankan agar PDIP tidak bersikap “abu-abu” dan segera menentukan posisinya sebagai oposisi. Ia menegaskan bahwa PDIP harus bersikap tegas.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, meminta PDIP bersikap ksatria jika ingin menjadi oposisi. Ia menilai bahwa PDIP tidak boleh hanya mencari keuntungan tanpa siap menghadapi kesulitan.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa pihaknya menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang. Meski begitu, ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.

Pandangan Partai Demokrat

Partai Demokrat melalui Kepala Bakomstra, Herzaky Mahendra Putra, menyoroti pentingnya komunikasi politik yang jelas. Ia menekankan bahwa publik perlu memahami posisi PDIP, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan, serta bagaimana implementasinya.

Herzaky mengatakan bahwa Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan. Selama masa itu, partai ini secara konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa publik tahu posisi Demokrat sebagai partai penyeimbang.