Perjanjian dagang AS ancam transisi energi Korsel

Korsel Berkomitmen Menurunkan Emisi, Tapi Ada Kontradiksi dalam Kebijakan Energi

Korea Selatan (Korsel) telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara tersebut dalam menekan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim. Namun, ambisi ini tampaknya berpotensi bertentangan dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mempromosikan ekspor gas alam cair (LNG).

Di Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil pada November lalu, Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Korsel yang baru terbentuk mengumumkan rencana untuk memensiunkan sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2040. Selain itu, pemerintah juga berencana memangkas separuh emisi karbon negara tersebut dari tingkat saat ini pada 2035.

Para ahli menilai bahwa langkah ini menunjukkan keinginan Korsel, salah satu importir batu bara terbesar di dunia, untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Namun, dalam kesepakatan dagang dengan AS, Seoul justru meningkatkan impor LNG dari negara tersebut. Hal ini dinilai oleh aktivis iklim sebagai kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan janji penanggulangan krisis iklim.

Korsel masih dalam proses negosiasi kesepakatan investasi ke AS senilai 350 miliar dolar AS dan pembelian produk energi AS, termasuk LNG, senilai 100 miliar dolar AS. Meskipun pembakaran LNG lebih bersih daripada batu bara, gas ini tetap menghasilkan emisi yang berdampak pada pemanasan global, terutama emisi metana.

Pembelian tambahan LNG dari AS bisa saja tidak meningkatkan total impor jika diimbangi dengan pengurangan impor dari negara lain seperti Australia dan Timur Tengah. Namun, arah kebijakan sektor energi Korsel dinilai masih sarat kontradiksi.

“Belum jelas bagaimana Korea Selatan akan mengelola dan menyatukan perencanaan yang saling bertentangan di sektor energinya,” ujar Michelle Kim, ahli energi dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), yang berbasis di AS.

Presiden Korsel Lee Jae Myung, yang memenangkan pemilu pada Juni lalu, berjanji akan memperkuat komitmen iklim Negeri Ginseng. Komitmen tersebut sempat melunak pada masa pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang lengser setelah deklarasi darurat militer singkat.

“Seiring meningkatnya suhu global, kita semua perlu bertindak secara bertanggung jawab, dan Korea akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat dalam menangani krisis iklim,” kata Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Kim Sung-hwan kepada kantor berita The Associated Press.

Aktivis iklim tidak terkesan dengan target Korsel yang ingin memangkas emisi karbon sekitar 53 sampai 61 persen dari tingkat 2018. Sebelumnya, kelompok lobi yang mewakili produsen besar mengusulkan target pemangkasan emisi sebesar 48 persen.

“Rentang ini menunjukkan upaya pemerintah mengakomodasi dua cara pandang yang sangat berbeda tentang masa depan ekonomi dan iklim nasional,” kata aktivis iklim dari kelompok advokasi Solutions for Our Climate, Kim Joojin.

Pemerintah Korsel tetap menyatakan komitmen meningkatkan porsi energi bersih, meski kebijakan tarif America First Trump memicu negosiasi energi antara Seoul dan Washington. Untuk menghindari tarif yang lebih tinggi, Korsel menawarkan peningkatan impor LNG AS, meski kesepakatan final belum diumumkan.

Menurut analisis industri dan dokumen pemerintah federal AS, perjanjian yang masih dinegosiasikan itu dapat berlaku selama tiga hingga 10 tahun. Bergantung pada durasinya, Korsel diperkirakan mengimpor 3 juta hingga 9 juta ton LNG AS per tahun.

Badan Energi Internasional (IEA) mencatat LNG menyumbang hampir seperlima pasokan energi Korea Selatan tahun lalu. Target pemerintah adalah menurunkannya menjadi 10,6 persen pada 2038.

Aktivis lingkungan dari Greenpeace Seoul, Lee Insung, mengatakan jika kesepakatan dagang dengan AS menaikkan total volume impor LNG Korsel, negara itu kemungkinan akan gagal mencapai target iklim yang ditetapkan sendiri. Pasalnya, impor tersebut berpotensi memicu kelebihan pasokan dan pembakaran gas berlebih.

“Jika kita hanya mengganti pembangkit batu bara dengan LNG, keluarnya batu bara tidak benar-benar menghasilkan transisi hijau, melainkan sekadar memindahkan ketergantungan dari batu bara ke gas,” ujarnya.

Berdasarkan data IEA, energi terbarukan hanya menyumbang 7 persen dari total produksi listrik Korsel pada 2023 dan meningkat menjadi 10,5 persen tahun lalu. Namun, Korsel masih termasuk negara dengan bauran energi terbarukan terendah di antara negara ekonomi besar.

Sekitar 21 persen listrik Jepang berasal dari energi terbarukan, sementara Spanyol mencapai 42 persen. Secara global, energi bersih menyumbang sekitar 30 persen produksi listrik dunia pada 2023. Tenaga nuklir masih memegang peran besar di Korsel dengan kontribusi 31 persen dari total pembangkitan listrik tahun lalu.

“Kami akan bertransisi ke sistem energi baru yang berfokus pada energi terbarukan dan nuklir, sambil menghapus batu bara,” kata Kim Sung-hwan.

LNG, menurutnya, akan digunakan sebagai sumber energi pelengkap atau darurat untuk menutup fluktuasi pasokan energi terbarukan. Pada awal Desember, Korsel juga menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai menjadi 4 gigawatt, sekitar 10 kali lipat dari kapasitas saat ini.

Michelle Kim dari IEEFA mengatakan perusahaan Korsel yang gagal menekan emisi karbon berisiko kehilangan daya saing. Banyak industri global, termasuk pelayaran dan penerbangan, menghadapi tekanan pengurangan emisi melalui insentif bagi emiten rendah dan disinsentif bagi emiten tinggi.

“Risikonya besar, Korea Selatan perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan tinggi pada industri bahan bakar fosil,” katanya.

Di COP30 pada November lalu, Korsel bergabung dengan Powering Past Coal Alliance, koalisi bisnis, organisasi, dan pemerintah yang mendorong transisi energi hijau. Menurut CEO Global Renewables Alliance Bruce Douglas, langkah itu bersifat simbolis, tetapi mencerminkan niat pemerintah untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih.

Langkah Korsel untuk mempensiunkan 40 dari 61 lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040 diprediksi akan mengguncang pasar regional. Selama ini, Seoul mengimpor hampir seluruh kebutuhan batu baranya dari Australia, Indonesia, dan Rusia.

“Ini adalah realitas yang harus dihadapi oleh para eksportir batu bara di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu importir dan pelanggan terbesar di dunia sudah mulai meninggalkan batu bara,” kata James Bowen dari Climate Analytics.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts