Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan memiliki rencana untuk membeli sebagian saham perusahaan semikonduktor ternama, Intel. Rencana ini dilaporkan oleh berbagai media internasional yang mengutip sumber-sumber dalam pemerintahan dan industri. Menurut laporan tersebut, Presiden AS saat itu, Donald Trump, menargetkan sekitar 10 persen dari total saham Intel.
Dana yang akan digunakan untuk pembelian saham ini tidak berasal dari uang tunai biasa, melainkan dari dana hibah yang awalnya ditujukan untuk membantu pertumbuhan bisnis Intel. Sebelumnya, pada September 2024, Intel menerima dana hibah sebesar 3 miliar dollar AS dari pemerintah AS sebagai bagian dari kebijakan Chips and Science Act for the Secure Enclave. Dana hibah ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas manufaktur Intel serta mendukung kemajuan teknologi dan pertumbuhan lapangan kerja.
Pada Desember 2024, dana hibah ini kembali ditambah sebesar 7,9 miliar dollar AS lewat program baru bernama US Chips Act. Dengan demikian, total dana hibah yang diterima Intel mencapai 10,9 miliar dollar AS. Dalam laporan TomsHardware, Intel telah menerima sekitar 2,2 miliar dollar AS dari total dana hibah tersebut.
Belum ada informasi pasti apakah dana yang sudah cair ini akan dikonversikan menjadi kepemilikan saham atau tidak. Selain itu, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih maupun Intel terkait rencana ini. Namun, jika kabar ini benar, maka AS akan menjadi pemegang saham terbesar di Intel dengan kepemilikan 10 persen, melebihi Vanguard Group yang saat ini memiliki 8,9 persen saham.
Dukungan pemerintah AS ini bisa menjadi angin segar bagi Intel dalam menjalankan bisnis foundry yang selama ini mengalami kerugian. Namun, beberapa analis tetap meragukan kemampuan Intel untuk bangkit kembali. Masalah utama yang dihadapi Intel antara lain strategi yang kurang jelas, roadmap produk yang tidak kompetitif, serta kesulitan menarik pelanggan baru.
David Wagner, Head of Equity Aptus Capital Advisor, menyampaikan bahwa fakta bahwa pemerintah AS turun tangan menunjukkan bahwa kondisi Intel lebih buruk dari yang diperkirakan. Meski skeptis, ia tetap percaya bahwa dukungan pemerintah lebih baik daripada Intel menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena potensi terhambatnya inovasi dan strategi akibat misi geopolitik.
Clark Geranen, Chief Market Strategist di CalBay Investments, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai langkah AS ini terkait dengan isu politik dan konflik AS-China. Menurutnya, pemerintah AS sedang mencoba mengontrol produksi perusahaan-perusahaan teknologi asal AS, terutama dalam konteks persaingan global.
Intel sebelumnya sempat menjadi raksasa di Silicon Valley, khususnya dalam bidang manufaktur chip. Namun, persaingan ketat dengan perusahaan seperti TSMC membuat Intel kehilangan pangsa pasar. Selain itu, Intel juga tidak aktif dalam bisnis chip AI, yang kini didominasi oleh Nvidia dan AMD.
Harga saham Intel stagnan di tahun 2025 setelah mengalami penurunan drastis di tahun sebelumnya. Nilai pasar Intel pun turun di bawah 100 miliar dollar AS, sementara valuasi Nvidia mencapai 4 triliun dollar AS. Untuk mengembalikan kejayaan, dewan direksi Intel memecat CEO sebelumnya, Pat Gelsinger, karena gagal dalam mengembangkan teknologi AI dan manufaktur.
Lip-Bu Tan, mantan anggota dewan, kemudian ditunjuk sebagai CEO baru. Ia diandalkan karena pengalaman sebagai investor di dunia teknologi. Sejak menjabat pada Maret 2025, Tan fokus pada efisiensi perusahaan, termasuk PHK ribuan karyawan, pembatalan rencana pabrik baru, serta penjualan anak perusahaan non-inti. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fokus Intel pada rekayasa chip.
Menulis membaca dan membagikan
