Wakil Ketua BEM UI Berdebat dengan Kapolres Jakpus Soal Larangan Demo di Bundaran HI

Aksi Demonstrasi BEM UI di Jakarta Pusat

Pada Jumat, 12 Juni 2026, terjadi aksi demonstrasi yang diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah aliansi organisasi kemahasiswaan lainnya. Aksi tersebut berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, namun dihadang oleh polisi dan TNI. Peristiwa ini memicu perdebatan antara Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Hutagalung.

Fathimah menanyakan alasan pihak kepolisian melarang aksi demonstrasi di Bundaran HI, karena dikhawatirkan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara dalam menjalankan kebebasan berpendapat. Fathimah juga menekankan bahwa aksi yang akan dilakukan tidak akan mengganggu lalu lintas, asalkan tidak diblokade di mana-mana.

Kombes Reynold menyatakan bahwa pihaknya hanya bertugas untuk memfasilitasi aksi demonstrasi. Namun, ia menegaskan larangan untuk melakukan aksi di Bundaran HI karena khawatir mengganggu masyarakat. Ia menyarankan agar aksi dilakukan di lokasi lain yang lebih aman dan tidak mengganggu lalu lintas.

Dalam debat tersebut, Fathimah menolak alasan tersebut. Ia berargumen bahwa jika memang aparat melarang demonstrasi di Bundaran HI, maka seharusnya sudah dihadang jauh dari titik lokasi. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan aksi sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

Perdebatan antara Fathimah dan peserta aksi dengan Kombes Reynold semakin memanas. Namun, akhirnya aksi demonstrasi dilakukan di kawasan Dukuh Atas, yang berjarak sekitar 3-5 menit menggunakan MRT atau 10-15 menit dengan berjalan kaki. Aksi tersebut masih berlangsung hingga pukul 15.46 WIB.

Lima Tuntutan dalam Aksi Hari Ini

Sebelum aksi berlangsung, Ketua BEM UI, Yatalathof Mas’hum Imawan, mengungkapkan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak memperhatikan realita yang terjadi di tengah masyarakat. Ia mengecam pemerintah yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi di atas kertas, sementara rakyat mengalami kesulitan.

Athof menyoroti beberapa isu penting seperti kenaikan harga beras, penyempitan lapangan kerja, dan beban pajak yang berat bagi rakyat. Ia menilai pemerintah lebih sibuk memoles citra daripada memberikan solusi nyata.

Aksi demonstrasi hari ini juga diwarnai lima tuntutan utama, yaitu:

• Menghentikan pemborosan anggaran APBN.
• Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
• Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
• Prabowo diharapkan berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.

Athof menegaskan bahwa aksi ini dilakukan demi membuka mata pemerintah terkait nasib rakyat. Ia menilai bahwa kritik melalui data telah disampaikan, tetapi selalu diabaikan. Pemerintah dinilai lebih memilih mengelak daripada bertanggung jawab atas masalah yang terjadi.

Dengan adanya aksi demonstrasi ini, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan menunjukkan komitmen mereka untuk terus memberikan suara dan kritik yang konstruktif, demi kepentingan rakyat dan keadilan sosial.