Sikap Tegas Menkeu Purbaya Dapat Pujian Mahfud MD

PIKIRAN RAKYAT– Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi perhatian masyarakat karena sikap dan kebijakannya yang dianggap berani. Baru-baru ini, ia secara tegas menolak saran Luhut mengenai anggaran MBG yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Hanya sebulan menjabat, tindakan Purbaya dalam menjalankan tugasnya mendapat berbagai respons, termasuk dari pandangan mantan Menteri Koordinator Politik dan Hukum Mahfud MD.

Melalui sebuah tweet di X, Mahfud MD mengapresiasi tindakan dan langkah yang dilakukan Purbaya dalam menjaga stabilitas perekonomian negara.

Dipublikasikan pada 6 Oktober 2025 kemarin, Mahfud mengapresiasi tindakan Menteri Keuangan dalam mengambil kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat serta menerapkan efektivitas dan efisiensi di sektor yang tidak menyerap anggaran secara optimal.

“Kepuasan kepada Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Ia tidak memberatkan masyarakat dengan pajak-pajak baru. Ia membersihkan korupsi. Ia melakukan efektivitas dan efisiensi di K/L dan BUMN,” kata Mahfud melalui akun x resmi pribadinya @mohmahfudmd.

Ia juga menunjukkan dukungan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Purbaya.Ia mulai menindak korupsi dan tindakan ilegal dalam bidang perpajakan dan kepabeanan. Teruslah bergerak maju, Pak. Bravo,” tuturnya.

Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa

Dilantik pada 8 September 2025 kemarin, Purbaya telah menyampaikan beberapa target dan rencana kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mengenai hal tersebut, berikut beberapa kebijakan dan inisiatif yang telah diambil oleh Purbaya:

1. Pembiayaan sebesar Rp200 Triliun Dihalau ke Himbara

• Purbaya berencana mengalokasikan dana negara sebesar Rp200 triliun dalam bentuk deposito on call di lima bank milik pemerintah (Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI).
• Tujuannya adalah agar bank-bank tersebut memiliki kemampuan likuiditas untuk memperluas penyaluran kredit ke sektor nyata, mendorong investasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Diharapkan 6–6,5% dalam Jangka Dua Tahun

• Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 hingga 6,5% dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun mendatang.
• Pertumbuhan ini dinilai masuk akal jika pemerintah mampu mengelola permintaan dalam negeri melalui kebijakan fiskal dan insentif yang sesuai.

3. Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD)

• Purbaya berencana menaikkan kembali anggaran TKD dalam RAPBN 2026 yang sebelumnya dikurangi hampir 25%.
• Pengurangan ini diharapkan mampu membuat wilayah menjadi lebih kondusif dan berfokus pada pengembangan ekonomi setempat.

4. Perubahan Defisit APBN Tahun 2026

• Ia memberikan indikasi akan kembali membahas target defisit APBN 2026 yang sebelumnya sebesar 2,48% dari PDB (Rp638,8 triliun).
• Perubahan dapat meningkat atau menurun, tergantung pada hasil pembahasan dengan DPR dan kondisi keuangan yang sebenarnya.

5. Pemeriksaan Langsung ke Departemen/Instansi

• Purbaya akan melakukan kunjungan langsung ke K/L yang belum optimal dalam penyerapan anggaran.
• Tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan pengeluaran negara dapat terserap secara optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi.
• Ia juga menekankan pentingnya kejelasan dan penilaian berkala agar K/L dapat bertindak lebih cepat.

Purbaya vs Bahlil vs Luhut

Sebelumnya, Purbaya mengkritik harga gas elpiji 3 kg dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Ia menyampaikan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung. Ia menjelaskan, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp12.750.

Namun pernyataan tersebut selanjutnya memicu respons dari Bahlil yang menganggap kemungkinan terjadi kesalahan data yang diperoleh oleh Menteri Keuangan.

“Mungkin Menteri Keuangan salah membaca data tersebut. Ya, mungkin perlu penyesuaian. Saya tidak boleh merespons sesuatu yang terus-menerus seperti ini. Saya sudah sering menyampaikan pendapat tentang LPG. Mungkin Menteri Keuangan belum mendapatkan masukan yang baik dari direktur jendralnya atau timnya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.

Mendapatkan tanggapan dari Bahlil, Menteri Keuangan tidak memperdulikannya, ia memberikan penjelasan bahwa mungkin saja terjadi kesalahan dari pihaknya. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi ulang terhadap data subsidi LPG 3 kg untuk memastikan kecocokan perhitungan antarinstansi.

“Kita pelajari kembali. Mungkin Pak Bahlil benar, kita akan lihat lagi bagaimana situasinya. Yang jelas saya mendapatkan angka dari perhitungan staf saya. Nanti kita lihat di mana terjadi kesalahpahaman. Tapi pada akhirnya angkanya sama, uangnya tetap sama,” katanya.

Purbaya menambahkan, perbedaan data yang muncul kemungkinan disebabkan oleh perbedaan cara pencatatan dan perhitungan subsidi antara kementerian. Ia memastikan, akan dilakukan peninjauan ulang agar kebijakan subsidi energi tetap akurat dan tepat sasaran.

Tidak hanya masalah elpiji 3 kg, terbaru Purbaya secara terbuka menolak usulan dari Luhut Pandjaitan mengenai anggaran MBG.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah perlu tetap mematuhi prinsip efisiensi keuangan serta meninjau fakta penyerapan anggaran secara objektif sebelum membuat keputusan mengenai pengalihan atau pemotongan dana program. Ia menyatakan, evaluasi menyeluruh baru bisa dilakukan setelah data penyerapan anggaran terlihat jelas hingga akhir Oktober 2025.

Purbaya menganggap pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menunjukkan bahwa Luhut telah langsung memantau perkembangan di lapangan serta melihat adanya peningkatan dalam penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun demikian, Purbaya menekankan bahwa keputusan akhir tidak boleh hanya didasarkan pada harapan, tetapi harus berlandaskan data nyata tentang realisasi anggaran.

“Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, jadi dia menilai semuanya sudah baik. Tapi kita melihat sampai akhir Oktober, jika tidak terserap maka kita akan memotongnya juga,” kata Purbaya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 5 Oktober 2025.

Pernyataan itu merupakan respons terhadap pernyataan Luhut sebelumnya. Setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Luhut menilai kinerja program MBG semakin membaik dan meminta Kementerian Keuangan agar tidak mengalihkan dana yang belum digunakan.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, kini sedang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Keuangan sebelumnya mengkritik lambatnya penyerapan anggaran program ini. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengusulkan pengalihan dana senilai Rp71 triliun jika hingga Oktober 2025 anggaran tersebut belum digunakan secara optimal.

Menurut Purbaya, dana yang tidak digunakan tidak hanya tidak menghasilkan manfaat, tetapi juga bisa meningkatkan beban keuangan negara karena pemerintah tetap harus membayar bunga utang terhadap dana yang terendap.

“Jika ditemukan masih menganggur, kita bantu secepatnya agar bisa digunakan. Tapi jika tidak mungkin juga, kita ambil uangnya. Kan begitu, adil kan. Karena daripada uangnya menganggur, saya juga harus membayar bunga, jadi saya alihkan ke tempat lain yang lebih siap,” tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 19 September 2025 lalu.

Purbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal yang hati-hati diperlukan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan tidak menyebabkan pemborosan dalam upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.