Tantangan Ekonomi Global yang Menghadang Pemerintahan Baru

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai masa jabatannya di tengah situasi ekonomi global yang terus berubah. Perlambatan ekonomi China, kebijakan tarif Trump 2.0 di Amerika Serikat, serta meningkatnya risiko geopolitik menciptakan dampak signifikan terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Situasi ini diperparah oleh ancaman utang (debt trap), ketegangan rantai pasok global, dan tekanan harga energi yang membutuhkan respons fiskal yang tepat. Pemerintah menghadapi dilema klasik: menjaga stabilitas makroekonomi sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, strategi fiskal dan arah kebijakan struktural menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintahan baru dalam mengelola perekonomian nasional.

Anggaran APBN 2025 dan Tantangan Fiskal

APBN 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun dengan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Meskipun masih dalam batas aman fiskal, tantangan struktural tetap menghiasi proses pengelolaan anggaran.

Perlambatan ekonomi domestik mulai terlihat, dengan melemahnya daya beli masyarakat dan penurunan kelas menengah sekitar 9,48 juta orang. Rasio utang (DSR) mendekati 45%, menunjukkan potensi keterbatasan ruang fiskal untuk pembiayaan produktif. Selain itu, rasio pajak yang stagnan di kisaran 9%–11% masih menjadi masalah klasik, sementara Transfer ke Daerah (TKD) turun dari Rp919 triliun pada 2024 menjadi Rp649,9 triliun pada 2025.

Kebijakan Populis dan Inovasi Ekonomi

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan populis utama pemerintahan Prabowo–Gibran. Hingga 3 Oktober 2025, serapan anggaran baru mencapai Rp20,6 triliun atau 29% dari total Rp71 triliun. Realisasi yang rendah mencerminkan tantangan dalam tata kelola dan koordinasi antar-kementerian. Untuk meningkatkan efektivitas, pelibatan koperasi sekolah, puskesmas, dan UMKM lokal sebagai aktor distribusi menjadi krusial agar manfaatnya bersifat ganda.

Program Koperasi Merah Putih juga menjadi upaya untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pemerintah berupaya mendorong model koperasi multi-pihak yang melibatkan petani, UMKM, lembaga keuangan, dan media lokal. Jika dijalankan dengan prinsip transparansi, koperasi dapat berperan sebagai economic aggregator yang memperkuat rantai pasok domestik dan menggerakkan ekonomi daerah.

Masalah Produktivitas Tenaga Kerja

Tantangan utama ekonomi Indonesia terletak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan data McKinsey Global Institute (2025), 46% tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja mandiri, dengan dominasi sektor pertanian (29%) dan jasa informal (54%), sementara sektor manufaktur hanya menyerap 16% tenaga kerja.

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia (CAGR) hanya 4,9%, dengan modal manusia per pekerja bahkan turun 1%. Bandingkan dengan Vietnam (5,8%), Malaysia (6,1%), dan Thailand (5,3%). Rata-rata pendapatan pekerja Indonesia hanya Rp3,09 juta per bulan, sedikit di atas Vietnam (Rp2,1 juta), tetapi dengan produktivitas yang jauh lebih rendah.

Strategi Percepatan Ekonomi

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu meluncurkan Gerakan Produktivitas Nasional, seperti model Singapura, untuk mempersempit skills gap antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Program ini harus menekankan peningkatan pelatihan vokasi, transfer teknologi, dan investasi dalam digitalisasi industri.

Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:

Memastikan partisipasi yang bermakna dalam perumusan kebijakan publik.
Memperkuat insentif industri dengan menyesuaikan kebijakan energi dan perpajakan.
Melaksanakan reformasi perpajakan pro-industri.
Memberikan dukungan industri untuk memperbaiki gejala Dutch Disease.
Meluncurkan Gerakan Produktivitas Nasional secara sistemik.
Mempercepat industrialisasi berbasis keunggulan komparatif mendalam.

Secara keseluruhan, Pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan ambisi besar untuk menggabungkan kebijakan populis dengan agenda reformasi ekonomi struktural. Namun, keberhasilan kebijakan akan bergantung pada konsistensi eksekusi dan kualitas tata kelola. Jika pemerintah mampu menyeimbangkan antara stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan, maka visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan melainkan arah kebijakan ekonomi yang nyata dan terukur. Dengan kepemimpinan yang gesit, partisipatif, dan berbasis data-driven decision making, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara dalam 2 dekade mendatang.

★★★★★

Based on 0 ratings

Rating Artikel: ★★★★★ (5/5 dari 1,689 ulasan)