Prabowo Pilih Jakarta, Batal Upacara HUT RI di IKN: Simbol Gagalnya Perpindahan Ibu Kota?

Jakarta, 18 Juli 2025 – Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk tetap menggelar Upacara Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Jakarta—bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara—menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai bentuk “kemunduran simbolik” sekaligus sinyal kegagalan percepatan megaproyek IKN yang digadang-gadang sejak era Presiden Jokowi.

“Kalau IKN memang sudah siap, kenapa lagi-lagi upacara kenegaraan tetap di Jakarta? Apakah ini bentuk ketidakyakinan terhadap proyek warisan Jokowi?” ujar pengamat politik Universitas Paramadina, R. A. Hidayat.

Sementara pihak Istana menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya rampung dan alasan efisiensi anggaran menjadi pertimbangan utama, publik justru mempertanyakan komitmen politik pemerintah baru terhadap IKN.

Teguran Diam-diam untuk Era Jokowi?

Di media sosial, tagar #UpacaraJakartaLagi dan #IKNBatalSerius? menjadi trending sejak pagi. Banyak warganet berspekulasi bahwa keputusan Prabowo adalah bentuk “teguran politik diam-diam” terhadap kebijakan pendahulunya.

“Upacara di Jakarta itu bukan sekadar lokasi. Itu sinyal kuat bahwa Prabowo belum tentu ingin menjadikan IKN sebagai prioritas nasional,” tulis akun X @ReformasiWatch.

IKN: Megaproyek Tanpa Roh?

Beberapa ekonom juga menyoroti bahwa meskipun dana triliunan telah digelontorkan, hingga Juli 2025 belum ada kepastian operasional lembaga-lembaga strategis di IKN. Banyak yang menyebut proyek ini sebagai “megaproyek tanpa roh” karena miskin partisipasi rakyat dan dikuasai oligarki.

“Kalau upacara saja tidak bisa diadakan di sana, bagaimana rakyat mau percaya bahwa IKN adalah masa depan bangsa?” ujar Direktur INSEF, M. Syarifudin.

Di Balik Seremonial, Ada Kepentingan Besar?

Tak sedikit juga yang mengaitkan keputusan ini dengan posisi politik Prabowo di tengah tarik-ulur kepentingan elite. Dengan tidak menyelenggarakan upacara di IKN, Prabowo dianggap sedang menjaga jarak dari proyek kontroversial yang bisa menimbulkan beban politik di masa awal pemerintahannya.

Namun, pihak-pihak di lingkaran Jokowi tak tinggal diam. Sejumlah loyalis Jokowi menyatakan kekecewaannya dan mendesak pemerintah tetap menunjukkan dukungan konkret terhadap IKN.

“Kalau bukan Presiden terpilih yang memberi legitimasi lewat simbol upacara, siapa lagi yang bisa menjaga marwah IKN?” kata Tenaga Ahli Proyek IKN, Ir. D. Martono.

Kesimpulan:
Keputusan Prabowo untuk kembali ke Jakarta bukan sekadar urusan logistik atau efisiensi. Di balik layar, publik mulai membaca ini sebagai episode awal tarik-ulur kekuasaan dan arah baru kepemimpinan nasional.

Apakah IKN akan terus dibangun? Atau justru dikubur pelan-pelan lewat simbol-simbol kecil seperti ini?