Kompasia.com – Rabu, 30 Juli 2025 | Pendidikan | Jawa Barat

Bandung, Kompasia – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan pernyataan tegas bahwa ia tidak akan segan mencopot kepala sekolah yang tetap memaksakan agenda study tour atau wisata sekolah yang tidak relevan secara pendidikan, terlebih jika kegiatan tersebut membebani orang tua siswa secara finansial.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Dedi dalam sesi “Sapa Pagi” di lingkungan Gedung Sate, Bandung. Ia menegaskan bahwa sekolah adalah tempat mendidik, bukan menyelenggarakan “piknik” yang berujung pada beban ekonomi dan potensi pelanggaran administrasi.

“Kalau kepala sekolah masih ngotot gelar study tour yang tidak ada nilai edukasinya, apalagi sampai minta uang jutaan ke orang tua, ya saya copot!” ujar Dedi Mulyadi dengan nada serius.

📚 Aturan Tegas: Larangan Study Tour di Luar Provinsi

Sikap ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang telah dikeluarkan sebelumnya, melarang kegiatan study tour di luar provinsi tanpa ada keterkaitan langsung dengan kurikulum, penguatan karakter, atau program pendidikan nasional.

Dedi menjelaskan bahwa banyak orang tua siswa saat ini tertekan secara ekonomi dan tidak semua keluarga mampu mengikuti agenda semacam itu. Ia menyebut adanya praktik yang mengarah ke komersialisasi sekolah, seperti kerja sama terselubung dengan agen perjalanan, sebagai pelanggaran etika dan moral pendidikan.

“Kepala sekolah harus tahu diri. Uang rakyat itu bukan untuk jalan-jalan. Mau belajar budaya? Bisa di museum daerah. Mau belajar alam? Gunung dan sawah juga ada di sini.”

📌 Kasus SMAN 6 Depok Jadi Contoh Tegas

Langkah tegas ini bukan ancaman kosong. Pada Februari 2025, Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena memberangkatkan siswa study tour ke luar provinsi, padahal sudah ada larangan resmi. Kepala sekolah tersebut juga diduga melakukan pungutan liar (pungli) yang memberatkan wali murid.

Inspektorat Provinsi kala itu langsung diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penggunaan dana dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

🏙️ Pemerintah Daerah Dukung Kebijakan Gubernur

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Dedi. Menurutnya, keputusan seperti itu membantu menegakkan kembali esensi pendidikan dan melindungi siswa dari beban sosial akibat perbedaan kemampuan ekonomi.

“Kami siap mendukung kebijakan ini. Anak-anak tidak boleh dikotak-kotakkan karena bisa atau tidak ikut ‘tour’. Ini langkah adil,” jelas Erwin.

🔎 Fokus Pendidikan Bukan Wisata

Dedi menegaskan bahwa sekolah harus fokus pada pembelajaran yang berdampak langsung pada pembentukan karakter dan kemampuan akademik siswa. Study tour yang dibolehkan hanyalah yang berbasis kurikulum, seperti kunjungan ke pabrik industri, pusat penelitian, atau kegiatan berbasis proyek ilmiah.

Ia pun mengajak seluruh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk berbenah dan mendidik dengan hati, bukan sekadar ikut tren yang bisa menyesatkan arah pendidikan.

📢 Pesan Gubernur untuk Kepala Sekolah:

✅ Jangan mengadakan study tour tanpa nilai edukatif
✅ Jangan membebani orang tua siswa
✅ Jangan bermain dengan pihak travel untuk keuntungan pribadi
✅ Fokus pada pendidikan karakter dan pengetahuan
✅ Siap dicopot bila melanggar aturan

#DediMulyadi #KepalaSekolah #StudyTour #PendidikanJabar #KompasiaPendidikan #BeritaJawaBarat #LaranganStudyTour #SekolahTanpaPiknik #SekolahAdil

Jika Anda adalah orang tua murid, guru, atau pemerhati pendidikan dan memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran serupa, silakan kirim laporan Anda ke redaksi Kompasia.com.