Sabtu, 19 September 2026Indonesia
Kompasia
news

Hasil Survei Indikator Politik tentang Kinerja Prabowo

Oleh Pimpinan Redaksi Β· Februari 10, 2026 Β· 3 menit baca Penulis Terverifikasi
AA1EEG3h.jpg
βœ“ Penulis Verified

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden dan Program Makan Bergizi Gratis

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang mencakup tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara, serta kepuasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Survei ini dilakukan pada 15 hingga 21 Januari 2026 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang memiliki hak pilih atau berusia minimal 17 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random dengan tingkat toleransi kesalahan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat.

1. Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 79,9 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari angka tersebut, 13 persen menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas. Sementara itu, sekitar 19,3 persen merasa tidak puas terhadap kinerja presiden dalam tahun pertama pemerintahannya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa approval rating yang diperoleh Prabowo lebih tinggi dibanding dua presiden sebelumnya. Ia membandingkan dengan masa awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Joko Widodo pada 2014. Menurutnya, faktor utama yang memengaruhi tingginya kepuasan publik adalah kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, bantuan kepada masyarakat, tindakan tegas, berwibawa, serta adanya program MBG dan peningkatan aspek keamanan.

Namun, sebagian masyarakat tidak puas karena beberapa alasan seperti penyaluran bantuan yang tidak merata, ekonomi yang memburuk, sulitnya mencari pekerjaan, serta harga kebutuhan pokok yang masih mahal. Dalam survei yang sama, sebanyak 45,3 persen responden menyatakan bahwa harga kebutuhan pokok di era pemerintahan Prabowo lebih mahal dibandingkan periode sebelumnya.

2. Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara

Tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di bawah 60 persen, membuat lembaga ini menjadi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan survei, hanya 56 persen responden yang percaya terhadap DPR, dengan 3 persen sangat percaya dan 53 persen cukup percaya.

Sementara itu, TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi, yaitu 93 persen. Dari angka tersebut, 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya. Presiden juga mendapat tingkat kepercayaan publik yang tinggi, yaitu 91 persen, dengan 15 persen sangat percaya dan 76 persen cukup percaya.

Selain itu, lembaga lain seperti Kejaksaan Agung (80 persen), Mahkamah Konstitusi (75 persen), Pengadilan (74 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (72 persen), Kepolisian RI dan Dewan Perwakilan Daerah (65 persen), serta lembaga partai politik (61 persen) juga mendapat tingkat kepercayaan publik yang berbeda-beda.

3. Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap TNI

Meskipun TNI tetap menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi, survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap TNI sedikit menurun dibanding survei sebelumnya. Sebelumnya, tingkat kepercayaan mencapai di atas 95 persen.

Burhanuddin menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh perluasan peran militer di luar urusan pertahanan. Contohnya, TNI terlibat dalam program MBG dan Koperasi Merah Putih. Ia menilai bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil berpotensi meningkatkan gesekan dan interaksi dengan masyarakat.

4. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Sebanyak 72,8 persen masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan program MBG di era pemerintahan Prabowo Subianto. Angka tersebut terdiri dari 12,2 persen yang sangat puas dan 60,6 persen cukup puas. Sementara itu, 19,9 persen merasa kurang puas dan 4,5 persen tidak puas sama sekali.

Survei juga menanyakan apakah MBG mungkin dikorupsi. Hasilnya, 2,9 persen responden sangat percaya program ini dikorupsi, sementara 30,9 persen lainnya percaya. Di sisi lain, 45,6 persen responden kurang percaya, 16,1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4,6 persen tidak menjawab.

Mayoritas responden yang merasa puas dengan MBG berasal dari Generasi Z, yaitu sebanyak 80,7 persen. Namun, responden yang tinggal di kota cenderung lebih tidak puas dibanding di desa. Jakarta menjadi lokasi dengan tingkat kepuasan terendah, yaitu 52 persen, dengan proporsi warga yang tidak puas terbesar.

Kata Kunci Terkait

Disclaimer & Kebijakan Redaksi

Kompasia.com (KPA News) berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, dengan mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi redaksi.

Independensi: Kompasia.com dan PT Komunikasi Publik Asia merupakan entitas independen dan tidak berafiliasi dengan Kompas, Kompasiana, KG Media, maupun Kompas Gramedia Group. Nama β€œKompasia” digunakan sebagai identitas yang berasal dari Komunikasi Publik Asia.

Transparansi Konten: Konten pihak ketiga atau komersial dibedakan dari produk jurnalistik redaksi melalui label seperti Press Release, Advertorial, Sponsored, Opini, atau Kontributor.

Hak Jawab & Koreksi: Permohonan koreksi atau Hak Jawab dapat disampaikan ke redaksi@kompasia.com dengan menyertakan tautan artikel dan data pendukung.

Tautan eksternal dapat mengarah ke situs pihak ketiga. Kompasia.com tidak bertanggung jawab atas konten atau kebijakan situs eksternal tersebut.

πŸ’¬ Komentar

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

DUKUNG PENULIS VERIFIED

β˜• Traktir Kopi

Pimpinan Redaksi telah mempublikasikan 1,480 artikel. Berikan Kopi sebagai apresiasi.

Tentang Penulis

Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

Lihat profil & artikel penulis
Kompasia Dikelola oleh Komunikasi Publik Asia