Ketegangan Geopolitik Picu Kenaikan Harga Tempe

Ketergantungan Indonesia pada Impor Kedelai Mengkhawatirkan

Ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan, khususnya kedelai, menjadi perhatian serius bagi para ekonom. Hal ini dinilai berpotensi memicu lonjakan harga di tengah ketegangan geopolitik global yang semakin meningkat. Salah satu komoditas yang masih sangat bergantung pada impor adalah kedelai.

Menurut Tauhid Ahmad, Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sekitar 80 persen kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi dari impor. “Kalau impor itu lebih dari 70 persen atau 80 persen. Saya lihat untuk industri tempe itu sebagian besar impor, enggak bisa pakai kedelai lokal,” ujar Tauhid dalam konferensi pers bertajuk “US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff: Analisis Dampak Strategis Bagi Industri di Indonesia”.

Tauhid menilai bahwa rencana pemerintah untuk mencapai swasembada pangan masih memerlukan waktu panjang apabila mencakup seluruh kebutuhan komoditas. Ia menyoroti bahwa ketergantungan impor, khususnya pada kedelai yang digunakan untuk industri tempe, menunjukkan bahwa produksi dalam negeri belum mampu menggantikan kebutuhan bahan baku tersebut.

Selain itu, Tauhid juga mengingatkan adanya potensi fluktuasi harga pangan di tengah dinamika geopolitik global. Menurut dia, ketegangan yang meningkat setelah serangan yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi mempengaruhi stabilitas harga komoditas di pasar internasional.

Dampak konflik biasanya lebih cepat terlihat pada komoditas energi. Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan impor juga perlu diantisipasi oleh pemerintah, terutama bagi negara yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Jika harga komoditas impor meningkat, Indonesia berisiko mengalami tekanan pada harga pangan domestik. Kondisi tersebut dapat terjadi pada komoditas seperti kedelai dan gandum yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Produksi Kedelai

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan kedelai agar bisa swasembada secara bertahap. Caranya adalah dengan memperluas areal tanam kedelai seluas 73 ribu hektare pada tahun ini. Perluasan areal tanam difokuskan di wilayah sentra produksi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Yudi menjelaskan bahwa perluasan areal tanam kedelai akan berlanjut pada tahun depan. Selain memperluas areal tanam, Kementerian Pertanian akan mendorong perkembangan produksi kedelai dalam negeri melalui sejumlah insentif, seperti bantuan benih, pupuk bersubsidi, serta alat mesin dan pertanian.

Pemerintah tidak buru-buru mengejar target swasembada kedelai. Yudi mengatakan, “Belum, kedelai itu kita masih banyak masalah.” Adapun permasalahan dalam produksi kedelai antara lain varietas bibit. Saat ini kemampuan bibit kedelai hanya bisa memproduksi 1-1,5 ton per hektare. Sementara itu kebutuhan akan kedelai mencapai hingga 2,7 ton. Untuk itu, diperlukan varietas unggul supaya menggenjot produksi.

Selain permasalahan bibit, luas areal tanam juga menentukan produksi kedelai. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian akan memperluas areal tanam kedelai secara bertahap. Dengan demikian, kebutuhan kedelai dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri atau dengan kata lain Indonesia bisa menekan importasi kedelai secara perlahan.

Data Impor Kedelai Indonesia

Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor sebagian besar kedelai dari Brasil, Amerika Serikat, dan Argentina. Pada 2023, nilai impor kedelai dari Brasil tercatat sebesar US$ 1,99 miliar atau 43,58 persen dari total impor kedelai. Impor dari Brasil dan Argentina sebagian besar dalam bentuk olahan, yaitu bungkil dan residu padat kedelai selain dari tepung. Sementara itu, kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat sebagian besar dalam bentuk segar.