.CO.ID – Jakarta.Kunjungi situs web sekolahrakyat.kemensos.go.id. Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kesempatan bagi para pendidik profesional melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat Tahap III Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan pengumuman dengan nomor 3757/1/HM.01.03/9/2025 mengenai seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat Tahap III Tahun Anggaran 2025, Kementerian Sosial menyiapkan 91 formasi untuk jabatan guru. Seleksi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 terkait pemanfaatan optimal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kementerian Sosial diamanahkan untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat sebagai langkah pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan.
Pada tahap ini, terdapat 91 formasi untuk jabatan Guru Ahli Pertama yang akan ditempatkan di tujuh lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Berikut beberapa hak dan kewajiban yang didapat sebagai seorang guru Sekolah Rakyat.
Hak
1. Memiliki status sebagai ASN PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kementerian Sosial;
2. Mendapatkan gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
3. Menerima tunjangan sebagai guru PPPK sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memperoleh pelatihan sebagai Guru Sekolah Rakyat.
Kewajiban
1. Mematuhi disiplin pegawai negeri sipil sesuai peraturan yang berlaku di Kementerian Sosial;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan ditetapkan;
3. Siap ditugaskan di Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
4. Siap melaksanakan tugas tambahan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
Persyaratan umum pengadaan PPPK guru di Sekolah Rakyat
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) pada saat ditetapkan sebagai calon guru;
3. Tidak pernah dihukum dengan hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap akibat melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 2
(dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah dihentikan secara hormat atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau dihentikan tidak hormat sebagai karyawan swasta;
5. Tidak memiliki status sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
7. Memenuhi syarat pendidikan akademik gelar sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/Sarjana Terapan;
8. Memiliki sertifikat pendidik melalui program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru;
9. Kesehatan fisik dan mental sesuai dengan kriteria jabatan yang dilamar;
10. Siap ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Persyaratan Khusus
1. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan);
3. Telah mengikuti seluruh tahap proses seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 serta
Terekam dalam aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
4. Bebas dari narkoba, zat psikotropika, serta bahan adiktif lainnya (NAPZA); dan
5. Siap menghadapi lingkungan sekolah yang berbasis asrama.
Jadwal Rekrutmen
Proses pemilihan PPPK Guru Sekolah Rakyat:
1. Pemilihan calon guru Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kemendikdasmen
Jelaskan mekanisme pemilihan calon guru Sekolah Rakyat Tahap III Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan pengumuman resmi Kemendikdasmen. Situs resmi Kemendikdasmen dapat diakses dihttps://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/seleksi-guru-sekolah-rakyat-tahap3
2. Seleksi Kompetensi Tambahan Sekolah Rakyat
a. Daftar calon guru Sekolah Rakyat yang diterima oleh Kementerian Sosial berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam angka 1 di atas, menjadi daftar peserta yang berhak mengikuti ujian kompetensi tambahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
b. Pemilihan yang dimaksud dalam huruf (a) terdiri atas:
1) Psikotes;
2) Ujian Kemampuan Bahasa Inggris; serta
3) Wawancara.
c. Pemilihan yang dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara online
Tonton: 191 Pemerintah Daerah yang Belum Mengajukan Lahan Dapur Makan Gratis Bergizi
Aturan terkait gaji PPPK 2025 masih sejalan dengan tahun 2024. Pengaturan gaji PPPK pada tahun 2025 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 98 Tahun 2020 mengenai gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Besaran penghasilan PPPK ditentukan sesuai dengan golongan serta lamanya masa kerja.
Berikut penjelasan detail gaji PPPK tahun 2025:
Selain penghasilan, PPPK guru maupun non-guru juga akan mendapatkan berbagai bentuk tunjangan. Tunjangan PPPK meliputi:
Menulis membaca dan membagikan
