– Secara bertahap, menteri-menteri yang menangani urusan warisan dalam pemerintahan Jokowi diubah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baru-baru ini, dalam perubahan Kabinet Merah Putih terdapat lima menteri yang diganti pada hari Senin (8/9/2025) lalu.
Beberapa orang yang diganti termasuk Abdul Kadir Karding (mantan Menteri P2MI), Dito Ariotedjo (mantan Menpora), Budi Arie (mantan Menteri Koperasi), Budi Gunawan (mantan Menko Polkam), dan Sri Mulyani (mantan Menteri Keuangan).
Empat di antaranya, selain Abdul Kadir Karding, merupakan menteri atau pejabat nonkementerian dari pemerintahan Jokowi.
Total terdapat 17 menteri yang sebelumnya menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Jokowi, bergabung dalam Kabinet Merah Putih.
Setelah 5 orang terkena rushuffle, masih tersisa 12 menteri atau pejabat setingkat menteri dari masa pemerintahan Jokowi yang berada dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran.
Relawan Jokowi Mengeluhkan Penggantian Budi Arie
Budi Arie yang dianggap sebagai tokoh dekat Jokowi ini menimbulkan respons dari para relawan Jokowi.
Sekarang, posisinya diisi oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi RI.
Budi Arie terkenal sebagai salah satu pendukung setia Jokowi yang memiliki pandangan keras.
Ia membangun organisasi relawan pendukung Projo (Pro Jokowi) pada tahun 2013 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum.
Pengangkatan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi RI mendapat respons berupa protes, kritik, dan kekecewaan dari relawan Jokowi lainnya.
Para relawan dari organisasi We Love Jokowi mengkritik Prabowo dan menyebut jasa ayah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, serta para relawannya dalam memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Kami Cinta Jokowi juga tidak menerima Budi Arie dipecat karena menurut mereka, politisi berusia 56 tahun tersebut sedang berusaha keras mewujudkan Koperasi Merah Putih di daerah pedesaan.
Menteri Warisan Jokowi Bisa Menjadi Brutus
Ahli politik, Selamat Ginting, menganggap bahwa 17 menteri dari masa Presiden ke-7 Joko Widodo yang kembali menjabat di kabinet Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi pengkhianat.
Ia menyatakan bahwa menteri-menteri tersebut adalah musuh di balik selimut Prabowo, sehingga kini satu per satu mengalami pergantian.
Kata brutus mengacu pada nama seseorang yang terlibat dalam kasus pengkhianatan pada masa Romawi.
Ia adalah Marcus Junius Brutus, seorang anggota senat Romawi yang terlibat dalam pembunuhan Julius Caesar pada tahun 44 SM.
Tokoh ini paling dikenal dalam sejarah yang terkait dengan tindakan pengkhianatan politik.
Di sisi politik, Brutus sering dianggap sebagai simbol pengkhianatan atau rencana jahat terhadap seorang pemimpin atau penguasa. Hal ini berdasarkan peran Brutus dalam pembunuhan Julius Caesar.
Maka kata “Brutus” sering dijadikan simbol pengkhianatan dalam dunia politik, khususnya ketika seseorang yang dianggap sebagai teman atau mitra tiba-tiba menyerang pemimpin mereka.
Berdasarkan pendapat Selamat Ginting, sejumlah menteri yang diubah susunannya oleh Prabowo merupakan individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan Jokowi.
“Pada masa 17 menteri warisan Jokowi dan para relawan yang masuk ke dalam kabinet (Prabowo), geng Solo, termasuk para relawannya, akan menjadi musuh di balik selimut Presiden Prabowo Subianto,” ujar Selamat Ginting, dilansir dari YouTube Abraham Samad, Jumat (12/9/2025).
“Karena di dalam selimut, tidak terlihat apa yang terjadi, jadi selimutnya harus dibuka agar terlihat. Oleh karena itu perlu dilakukan reshuffle,” lanjutnya.
Selamat Ginting menganggap bahwa orang-orang yang dekat dengan Jokowi yang kini menjabat di kabinet Prabowo kurang mampu dalam pemerintahan.
Ia juga menyebut Dito Ariotedjo yang baru saja mengalami perubahan jabatan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Menurutnya, Dito yang berasal dari Partai Golkar sebelumnya juga memiliki hubungan dekat dengan Jokowi, khususnya Kaesang Pangarep.
“Jika kita melihat orang-orang yang dekat dengan kelompok Solo diberi posisi yang sangat dihormati, termasuk Deddy Corbuzier dan Raffi Ahmad. Apa yang bisa mereka lakukan di pemerintahan? Mereka tidak berguna,” kata Ginting.
Berdasarkan pendapat Selamat Ginting, Prabowo memiliki metode khusus dalam mengganti para menteri yang berasal dari masa pemerintahan Jokowi.
“Prabowo memiliki cara yang menarik. Belum lama dalam sebuah pidato, dia menunjuk Budi Arie, ‘ingin bergabung dengan PSI atau Gerindra?’ Lalu apa yang dikatakannya, tetapi dia memiliki rencana untuk memotong,” katanya.
“Serupa dengan kasus Noel yang menggunakan Gerindra untuk maju sebagai anggota legislatif meskipun gagal, kemudian Gerindra menyatakan ‘tidak, dia belum menjadi anggota partai.'”, lanjutnya.
Ginting juga menyatakan bahwa para menteri pada masa Jokowi yang saat ini masih menjabat di kabinet Prabowo sedang diamati secara serius oleh Prabowo.
“Orang-orang ini benar-benar sedang diawasi secara penuh oleh Prabowo Subianto, 17 menteri dari warisan Jokowi dan para relawan tersebut,” ujar Selamat Ginting.
“Saya sudah menyampaikan sejak awal, bahwa yang sebenarnya adalah Menteri Koperasi Ferry Juliantono, bukan Budi Arie, jadi ditempel agar bisa menggantikan. Sama halnya dengan contoh Riza Patria menjadi wakil, mengapa malah dia tidak menjadi menteri,” katanya.
Selamat Ginting juga meyakini Prabowo akan kembali melakukan perubahan susunan kabinet untuk masa ketiga dalam Kabinet Merah Putih.
“Menurut saya, tahun ini menjadi penilaian yang akan diikuti dengan perubahan susunan ketiga,” katanya.
“Jadi Prabowo sedang merancang strategi politik konsolidasi untuk memperkuat posisinya,” tambahnya.
Selamat Ginting menyatakan bahwa saat ini Prabowo memerlukan individu-individu yang setia kepadanya dalam pemerintahan.
“Maka pengganti Budi Gunawan belum ditemukan, tetapi sementara dipegang oleh Sjafrie Sjamsoeddin,” ujar Ginting.
“Prabowo sangat menginginkan orang-orang yang setia dan taat pada perintah,” katanya.
Meminimalkan Bayang-bayang Jokowi
Peneliti lembaga Constra, Revan Fauzano, menganggap perubahan lima menteri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto seperti “sekali dayung dua tiga pulau terlewati”.
Selain menunjukkan kepekaan terhadap isu hukum dan perubahan sosial, tindakan tersebut dianggap sebagai upaya mengurangi pengaruh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) serta menjaga keseimbangan dengan pimpinan partai politik.
“Reshufle ini juga merupakan bentuk komunikasi pemerintah kepada masyarakat terkait berbagai tuntutan maupun isu negatif yang ada,” ujar Revan, dalam pernyataannya pada Rabu (10/9/2025).
Constra didirikan pada tahun 2025, bidang kajiannya berfokus pada politik dan sistem politik, termasuk sebagai lembaga survei politik.
Menurut Revan, lulusan magister ilmu politik Universitas Andalas, perubahan kabinet tidak terlepas dari keributan di sektor hukum serta dampak aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan pada bulan Agustus lalu.
Ia menganggap tindakan Prabowo bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Revan menyebut beberapa menteri yang diangkat kembali terkait masalah hukum, seperti Budi Arie yang dikabarkan terlibat dalam kasus perjudian online (judol), serta Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito) yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung karena dugaan menerima aliran dana sebesar Rp 27 miliar terkait proyek BTS 4G.
Sementara Menteri PPMI Abdul Adir Karding diduga dipecat karena beredarnya foto dirinya bermain domino bersama Azis Wellang, yang pernah terlibat dalam kasus penebangan hutan ilegal.
“Penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk membersihkan para asistennya. Saya mengira penghapusan Budi Arie dan Dito tidak terlepas dari isu hukum yang melibatkan nama mereka. Termasuk penghapusan Abdul Adir Karding memperkuat bagaimana Prabowo menunjukkan kepekaan terhadap isu yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait hukum,” kata Revan. “Penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi momen bagi Prabowo untuk melakukan pembersihan terhadap para bawahan. Saya menduga penghapusan Budi Arie dan Dito tidak lepas dari isu hukum yang menyebut nama mereka. Termasuk penghapusan Abdul Adir Karding semakin memperkuat bagaimana Prabowo menunjukkan perhatian terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum,” ujar Revan. “Penganiayaan terhadap Immanuel Ebenezer menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk membersihkan para pendampingnya. Saya yakin penghapusan Budi Arie dan Dito tidak terlepas dari isu hukum yang menyentuh nama mereka. Termasuk penghapusan Abdul Adir Karding memperkuat bagaimana Prabowo menunjukkan rasa sensitif terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya dalam hal hukum,” kata Revan.
Selain itu, penghapusan Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan dikaitkan dengan demonstrasi yang sedang berlangsung.
Kebijakan pajak dan anggaran yang diusung Sri Mulyani menjadi salah satu faktor pemicu kerusuhan besar hingga rumahnya menjadi target perusakan.
“Meskipun ada pengunduran diri atau hal lainnya, perubahan posisi Sri Mulyani merupakan dampak dari gelombang demonstrasi besar di berbagai wilayah,” ujar Revan.
Revan juga menganggap wajar jika Budi Gunawan dipecat dari jabatan Menkopolkam karena gagal menjaga stabilitas keamanan.
Ia menyoroti latar belakang Budi sebagai mantan Kepala BIN yang seharusnya mampu mengenali tanda-tanda kerusuhan.
“Saya menilai wajar jika Menkopolkam diganti, mengingat peristiwa demo yang berlangsung selama beberapa hari di akhir Agustus terjadi di berbagai wilayah dengan skala besar dan menyebabkan banyak korban serta berbagai kejadian anarkis,” katanya.
“Sebagai Menkopolkam yang memiliki latar belakang sebagai Kepala BIN, wajar bila Budi Gunawan dipecat dari jabatannya. Hal ini juga menunjukkan seberapa sensitif Presiden Prabowo terhadap berbagai perubahan di masyarakat serta keamanan dalam negeri,” tambah Revan.
Revan menyoroti bahwa empat dari lima menteri yang diganti merupakan tokoh yang dekat dengan Jokowi, seperti Sri Mulyani, Dito, Budi Arie, serta Budi Gunawan yang juga memiliki hubungan dekat dengan Megawati.
“Ada benang merah dari reshufle kali ini bahwa mereka yang dipecat adalah orang-orang yang termasuk lingkaran dekat Jokowi. Khusus Budi Gunawan lebih menarik karena diketahui memiliki hubungan dekat dengan Megawati. Sementara hubungan antara Prabowo dengan Megawati saat ini kembali harmonis,” jelas Revan.
Ia menambahkan, belum diumumkannya pengganti Menteri Koordinator Politik dan Hukum menjadi catatan khusus mengingat jabatan tersebut sangat penting. Revan menduga dinamika politik Prabowo dengan PDIP turut menjadi faktor.
“Saya mengira ada hubungan yang baik antara Budi Gunawan dan Ketua Umum PDIP Megawati menjadi pertimbangan Prabowo. Mungkin Prabowo telah berbicara terlebih dahulu dengan Megawati mengenai calon pengganti Budi Gunawan dalam jabatan Menkopolkam. Jika hal itu terjadi, meskipun bukan dari PDIP, Prabowo menunjukkan kharismatiknya dengan memberikan ruang bagi PDIP di kabinetnya melalui rekomendasi,” tegas Revan.
Daftar 17 menteri Jokowi dalam kabinet Prabowo
Ada 17 menteri dari masa pemerintahan Jokowi yang diketahui kembali ditunjuk oleh Prabowo untuk menjabat di Kabinet Merah Putih. Berikut daftar lengkapnya.
1. Sri Mulyani Indrawati, menjabat sebagai Menteri Keuangan (mengalami perubahan kabinet)
2. Dito Ariotedjo, menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (mengalami perubahan kabinet)
3. Budi Arie Setiadi, pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi, sebelumnya juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (terkena perubahan kabinet)
4. Budi Gunadi Sadikin tetap menjabat sebagai Menteri Kesehatan
5. Bahlil Lahadalia tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
6. Agus Harimurti Yudhoyono, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pernah menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
7. Muhammad Tito Karnavian tetap menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri
8. Raja Juli Antoni, yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan, pernah menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.
9. Rosan Roeslani tetap menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala BKPM
10. Airlangga Hartarto tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi
11. Andi Amran Sulaiman tetap menjabat sebagai Menteri Pertanian
12. Erick Thohir tetap menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
13. Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pangan, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
14. Saifullah Yusuf tetap menjabat sebagai Menteri Sosial
15. Agus Gumiwang Kartasasmita tetap menjabat sebagai Menteri Perindustrian
16. Sakti Wahyu Trenggono tetap menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
17. Pratikno, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.
(Tribunnews.com/Rakli Almughni, Rizkianingtyas Tiarasari, Chaerul Umam)
Menulis membaca dan membagikan
