Jakarta, 16 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan dalam meluncurkan operasi penertiban besar-besaran bertajuk “Operation to Eradicate Jaya 2025”, yang digelar sejak 9 Mei hingga 23 Mei 2025.
Operasi ini bertujuan mengatasi praktek parkir liar, pungutan tak resmi, dan penyalahgunaan ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum juru parkir ilegal dan preman.
Dalam kurun waktu dua pekan, aparat gabungan berhasil mengamankan lebih dari 1.000 pelanggar, yang terdiri dari:
Penertiban dilakukan di berbagai titik strategis seperti:
Petugas menggunakan kombinasi patroli darat, CCTV pengawas lalu lintas, serta koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan setempat.
Meski penindakan berlangsung ketat, sejumlah pihak menilai bahwa hasil operasi masih belum maksimal. Parkir liar cepat muncul kembali tak lama setelah petugas meninggalkan lokasi.
“Razia pagi ini, sore sudah muncul lagi. Bahkan juru parkirnya sama, cuma ganti rompi,” ujar Andika, warga Palmerah.
Beberapa pengamat menilai bahwa tanpa sistem pengawasan digital dan manajemen parkir yang profesional, operasi semacam ini hanya bersifat reaktif dan temporer, bukan solusi jangka panjang.
Sebagai respons terhadap lemahnya sistem manual yang mudah dimanipulasi, berbagai pihak mendorong agar DKI Jakarta segera memperluas penggunaan sistem e-parking dan manajemen parkir modern. Solusi yang telah diterapkan di beberapa daerah seperti Karimun, Bandung, dan Bali, menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi pungutan liar dan meningkatkan PAD.
Salah satu sistem yang sedang dipertimbangkan oleh beberapa pemda adalah E-Parking Software dari PT MSM Tiga Matra Satria, yang memungkinkan:
“Kalau mau bersih dari pungli, parkir harus digital. Semua transaksi tercatat, tidak bisa lagi juru parkir narik suka-suka,” kata salah satu pengamat transportasi dari ReinventingParking.org.
Operasi seperti “Eradicate Jaya 2025” membuktikan bahwa masalah parkir liar bukan sekadar soal ketertiban, tetapi soal sistem yang lemah. Jika hanya mengandalkan razia dan penindakan fisik tanpa reformasi struktural, maka praktik liar akan terus berulang.
Langkah ke depan harus melibatkan:
