Polisi Periksa Kepemilikan Ijazah Jokowi oleh Partai Demokrat

Pemeriksaan Terhadap Pelapor Dalam Kasus Dugaan Penyebaran Berita Bohong

Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menyangkut Partai Demokrat. Pemeriksaan ini dilakukan pada hari Selasa, 20 Januari 2026, dan melibatkan Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Muhajir.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa penyidik telah memeriksa pelapor sebagai bagian dari proses penyelidikan. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada keterangan pelapor sebelum penyidik melangkah ke tahap berikutnya.

“Benar hari ini, 20 Januari 2026, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Selanjutnya, penyidik akan memanggil saksi-saksi lainnya. Jadwal pemeriksaan masih akan dikomunikasikan lebih lanjut,” kata Budi.

Muhajir didampingi oleh kuasa hukumnya, HM Rusdi. Menurut Rusdi, pemeriksaan berlangsung cukup lama, mulai dari pagi hingga sore hari. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.30 dan berakhir pada pukul 17.35.

“Kami hadir mendampingi Kepala Badan Bidang Hukum, Badan Hukum Pengamanan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beberapa minggu yang lalu telah melaporkan dan hari ini telah diambil keterangan,” ujar Rusdi.

Rusdi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas pelapor terkait dugaan hoaks yang disebarkan melalui akun media sosial. Agenda utamanya adalah pengambilan keterangan sebagai pelapor atas adanya dugaan berita bohong yang disampaikan melalui beberapa akun YouTube maupun TikTok.

“Satu akun TikTok, tiga akun YouTube, kita klarifikasi,” tambahnya.

Setelah pemeriksaan selesai, pihak pelapor juga menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik. Barang bukti tersebut mencakup tangkapan layar, video, surat-surat, dan transkrip dari postingan yang dianggap mencurigakan.

“Sementara bukti-bukti yang normatif kami serahkan, adanya posting-posting-an tangkapan layar, adanya video, adanya surat-surat, transkrip, itu yang kami serahkan kepada penyidik,” ujar HM Rusdi.

Menurut Rusdi, penyidik mengajukan puluhan pertanyaan terkait dugaan berita bohong tersebut. Ia menyebut jumlah pertanyaan yang diajukan sebanyak 28 pertanyaan.

“Kasusnya tentu sama-sama kita ketahui, adanya berita bohong, adanya dugaan kuat berita bohong yang ditujukan kepada Partai Demokrat khususnya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan isi dugaan hoaks yang disebarkan oleh akun-akun tersebut. Salah satu isu yang muncul adalah dugaan keterlibatan SBY, pendiri Partai Demokrat, dalam isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

“Ya, misalkan tepatnya menyatakan bahwasanya adanya Partai Demokrat termasuk sosok seorang founding father kami, Pak SBY, ada di balik permasalahan yang selama ini sangat-sangat kita ketahui sangat gencar yaitu tentang ijazah palsu,” jelasnya.

Ke depan, pelapor akan menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi laporan. “Agenda lain seperti yang kami sampaikan akan diambil keterangan untuk para saksi yang akan dihubungi nanti oleh penyidik untuk kami hadirkan saksi-saksi,” ujarnya.

“Ya, saksi ada dua dan belum ditentukan penjadwalan panggilannya,” tambahnya.

Sebagai informasi, Partai Demokrat sebelumnya melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya terkait tudingan yang mengaitkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 Januari 2026 dan ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

Konten yang dipersoalkan ditemukan di sejumlah akun YouTube dan TikTok. Beberapa akun yang dilaporkan antara lain @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan @sudirowibudhiusmp. Konten-konten tersebut menyebarkan isu politik dan ijazah sejumlah tokoh nasional.