Saiful Mujani: Menjatuhkan Prabowo adalah Sikap Politik, Bukan Makar

Penjelasan Saiful Mujani Mengenai Pernyataannya yang Viral

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, memberikan penjelasan terkait potongan video pernyataannya yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia diduga melontarkan ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi narasi yang berkembang, Saiful menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah bentuk tindakan makar, melainkan sebuah sikap politik yang wajar dalam koridor demokrasi.

Pernyataan yang beredar luas disampaikan dalam acara halal bihalal dengan tema “halal bihalal pengamat sebelum ditertipkan.” Rekaman itu menyebar luas dengan framing yang menyebutnya sebagai provokasi dan bahkan bisa disebut makar. Saiful menegaskan bahwa pernyataannya adalah bentuk political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Politiknya dalam acara tersebut terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo.

Partisipasi Politik sebagai Inti Demokrasi

Saiful mengatakan bahwa memiliki sikap politik merupakan hak dasar setiap individu di negara demokrasi. Menurutnya, tingkat partisipasi politik setiap warga negara dijamin oleh undang-undang, termasuk dalam menyampaikan kritik keras terhadap pemegang kekuasaan. Partisipasi politik memiliki ragam bentuk, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, hingga melakukan aksi-aksi damai. Menurutnya, menyuarakan pergantian kepemimpinan secara konstitusional adalah bagian dari proses tersebut.

Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi! Sikap dan tindakan politik itu bagian dari hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi (UUD). Ia masuk dalam wilayah kebebasan berbicara. Sikap yang saya nyatakan secara verbal itu adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat. Dan di muka orang banyak adalah bagian dari kebebasan untuk berkumpul yang juga dijamin UUD.

Perlindungan Konstitusi terhadap Kebebasan Berpendapat

Saiful Mujani menekankan bahwa apa yang disampaikannya merupakan wujud dari kebebasan berekspresi dan berkumpul yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia menilai sangat keliru jika pernyataan verbal dalam forum diskusi dianggap sebagai tindakan kriminal makar. Apakah sikap politik itu makar? Jika sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, maka makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik bukanlah makar yang secara legal dilarang.

Alasan Melakukan Political Engagement

Saiful Mujani menyampaikan alasannya melakukan political engagement. Baginya, menyuarakan pendapat terkait penurunan jabatan presiden melalui jalur yang damai adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa, terutama jika kinerja pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik. Di halal bihalal, ia bicara di bagian akhir. Penutup. Dan ia membuat kesimpulan setelah sebelumnya beberapa teman sudah bicara. Semuanya memberikan pandangan evaluatif terhadap kinerja presiden yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

Secara khusus, mereka memberikan tekanan pada pernyataan presiden bahwa ia akan menertibkan pengamat atas dasar informasi dari intelejen. Presiden juga menuduh pengamat tak suka pemerintah berhasil, pengamat dibiayai asing, pengamat tidak patriotis. Tidak lama setelah pernyataan presiden itu terjadi penyiraman Andre Yunus dengan air keras. Kami menafsirkan kekerasan ini adalah terjemahan aparat negara di bawah atas pernyataan Prabowo bahwa pengamat akan ditertibkan atas dasar informasi dari intelejen.

Kata “ditertibkan” itu istilah represi yang dilembagakan di zaman Orde Baru. Pada zaman itu ada lembaga khusus untuk merepresi warga yang dikenal dengan nama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di bawah kepemimpinan Sudomo yang langsung di bawah Presiden Suharto. Lembaga itu wuju dari represi negara yang dilembagakan.

Penilaian Terhadap Kinerja Presiden Prabowo

Pernyataan Prabowo bahwa ia akan menertibkan para pengamat yang dinilainya tidak patriotic itu bagi saya merupakan bagian dari banyak pernyataan-pernyataan Prabowo lainnya sejak ia jadi presiden yang saya nilai “tidak presidensial.” Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah presiden yang inklusif, menerima keragaman aspirasi dan kepentingan dalam sebuah republic, bersikap dan bertindak beyond partisan politics.

Ada pihak yang kritis dan bahkan bersikap dan bertindak sebagai oposisi harus dilindungi sebagai bagian sah dari republic. Bukan dicemooh, bukan diancam, dan apalagi dihilangkan. Prabowo tidak presidensial sudah terlihat dari awal dia dilantik ketika menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus khas Indonesia. Bagi saya pernyataan itu mengingatkan klaim Orba dengan istilah demokrasi Pancasila. Itu bukan demokrasi. Prabowo sejak awal sudah mengancam eksistensi demokrasi Indonesia yang diatur dalam UUD.

Saya kawatir Prabowo akan merubah UUD hasil amandemen dan dikembalikan ke UUD 1945 lama. Dia tidak presidensial dalam memahami basis negara kita yang sah sekarang ini. Setelah itu, keputusan Prabowo banyak yang mencerminkan dia tidak kompeten: dalam menyusun anggota cabinet. Kontradiksi dengan klaimnya bahwa pemerintah harus bersih dan efisien. Yang dilakukan adalah melipat gandakan jumlah anggota cabinet. Personalnya juga sangat diragukan kompetensinya.

Langkah untuk Menurunkan Presiden

Janjinya akan membuat pertumbuhan ekonomi 8% tidak terlihat langkah-langkah ke arah sana. Kebijakan-kebijakan yang lebih menekankan spending populis seperti MBG, koperasi merah putih, perluasan wilayah territorial TNI, melibatkan banyak TNI di wilayah sipil, tidak terlihat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan itu. Prabowo hanya ngomong dan tidak mengerti apa yang diomongkannya. Dia tidak kompeten.

Bagaimana cara menurunkannya? 1) Lewat pemilihan umum pada 2029. Saya kawatir 3,5 tahun keburu Indonesia makin buruk dan pecah. Harus disegerakan. 2) Lewat pemakzulan yang dimulai oleh DPR. Tapi secara realpolitik hampir tidak mungkin karena harus dimulai oleh DPR yang semuanya dibawah kendali Prabowo. Maka jalan alternatif adalah lewat people power. Tekanan massa seperti 1966, 1998. Masa menekan dan Prabowo mundur seperti dilakukan Suharto 20 Mei 1998. Gerakan ini setidaknya untuk mendelegitimasi Prabowo yang tidak presidensial itu, dan memperkuat oposisi massa, dan setidaknya akan lebih siap memasuki 2029 kalau rakyat bisa cukup sabar menunggu sampai 2029.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts