KSP Dudung Tanggapi Demo Mahasiswa: Kritik Harus Membangun, Bukan Meruntuhkan

Kritik yang Konstruktif dan Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan pernyataan terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Namun, kritik harus disampaikan dengan cara yang bijaksana dan konstruktif.

“Kita semua dituntut lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk kritik,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram Kepala Staf Kepresidenan RI.

Dudung menekankan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus bertujuan membangun, bukan merusak. Ia menegaskan agar masyarakat tidak menganggap kritik sebagai provokasi atau fitnah yang dapat merusak persatuan bangsa.

Dia juga menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja keras untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, adil, dan bermartabat, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dudung menyerukan masyarakat untuk menjadikan sejarah Indonesia sebagai bahan introspeksi guna menciptakan bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta

Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di beberapa titik di Jakarta, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI), pada Jumat, 12 Juni 2026. Sebelumnya, unjuk rasa juga dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 10 Juni 2026, dan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, 11 Juni 2026.

Namun, sejumlah mahasiswa yang ingin melakukan aksi di Bundaran HI berhasil menembus blokade polisi di kawasan Semanggi. Mereka sempat dihalangi dan dialihkan ke kawasan Gedung DPR, Senayan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada kepolisian tentang rencana aksi di Bundaran HI.

“Kami dipaksa melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami sudah merencanakan dan mengirimkan surat kepada kepolisian,” katanya.

Mahasiswa juga sempat tertahan saat hendak melaksanakan salat Jumat di kawasan Dukuh Atas. “Pada pukul 12 kurang 5 menit siang, kami ditahan oleh polisi saat ingin menjalankan ibadah salat Jumat,” ujarnya.

Tuntutan Mahasiswa

Meskipun menghadapi penghalangan, massa mahasiswa akhirnya melakukan long march menuju kawasan TVRI untuk menyatukan kelompok-kelompok yang terpisah. Saat ini, rombongan mahasiswa yang masih terpencar sudah setengah jalan menuju Bundaran HI.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama:

• Menghentikan pemborosan APBN
• Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
• Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
• Menghentikan militerisme di ranah sipil
• Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah

Aksi ini menunjukkan semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka, meski menghadapi tantangan dari aparat. Demonstrasi tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik secara konstruktif, sesuai dengan prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.