Masalah Hukum dan Kemajuan Teknologi

Peran Teknologi dalam Penguatan Sistem Hukum Nasional

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dihindari, terutama dalam konteks penerapan hukum. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej dalam acara seminar internasional bertajuk Law Enforcement of Government Actions in the Digital Age yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (21/1/2025). Ia menekankan bahwa pemerintah telah mengadopsi e-government sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

E-government dalam bidang hukum mencakup penerapan teknologi informasi untuk modernisasi layanan hukum. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Dasar hukumnya didukung oleh Inpres No. 3/2003 dan UU ITE, yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem digital ini.

Penerapan E-Government dalam Penegakan Hukum

Dalam penerapannya, e-government di bidang hukum melibatkan berbagai sistem elektronik seperti e-court dan e-litigation. Sistem ini membantu mempercepat proses administrasi peradilan dan meningkatkan transparansi. Contohnya, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat menerapkan e-court untuk mempermudah proses administrasi peradilan elektronik.

Selain itu, Kementerian Hukum juga menggunakan aplikasi seperti E-Pengundangan untuk mempercepat proses legislasi dan layanan izin usaha elektronik (e-izin). Di tingkat pemerintah daerah, penerapan layanan berbasis teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan.

Diskusi Internasional dalam Seminar Hukum 2026

Seminar internasional tahun ini juga menghadirkan narasumber dari lima negara, yaitu Bahrain, Makau, Korea, Jepang, dan India. Mereka membahas perbandingan sistem penegakan hukum dan praktik pemerintahan digital di berbagai yurisdiksi. Diskusi ini dimoderatori oleh Rektor Universitas Internasional Batam Rina Shahriyani Shahrullah.

Tujuan dari penyelenggaraan seminar ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penegakan hukum terhadap tindakan pemerintah di era digital. Selain itu, seminar juga bertujuan untuk mendorong dialog antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil diskusi diharapkan dapat memberikan rekomendasi akademik yang relevan bagi pembaruan hukum administrasi negara.

Kerja Sama Nasional dan Internasional dalam Ilmu Hukum

Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Jayabaya dan Kementerian Hukum. MoU ini ditandatangani oleh perwakilan Kemenkum dan Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Fauzie Hasibuan. Penandatanganan ini disaksikan oleh Ketua Umum Yayasan Universitas Jayabaya Moestar Putrajaya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem hukum nasional. Selain itu, seminar ini juga bertujuan untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional di bidang ilmu hukum.

Pengembangan Ilmu Hukum di Era Digital

Ketua Umum Yayasan Jayabaya, Moestar Putrajaya, menyampaikan harapan agar forum akademik ini mampu melahirkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum. Dirinya berharap forum akademik yang mempertemukan para ahli, akademisi, dan praktisi dari berbagai negara dapat melahirkan nilai kebaruan dalam ilmu pengetahuan.

Ia berharap seminar ini menjadi budaya akademik di lingkungan Universitas Jayabaya, sehingga melahirkan lulusan berkualitas bertaraf internasional yang siap menjawab tantangan global.

Komitmen Universitas Jayabaya dalam Kemajuan Ilmu Pengetahuan

Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Fauzie Hasibuan, menegaskan komitmen institusinya dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan melalui kegiatan akademik bertaraf internasional. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud komitmen universitas terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di era globalisasi yang serba digital.

Sebagai perguruan tinggi yang terakreditasi “Unggul”, Universitas Jayabaya berkomitmen menjadikan kegiatan internasional sebagai budaya akademik. Hal ini bertujuan agar lulusan universitas memiliki kompetensi bertaraf internasional.