news
Permasalahan Penertiban Kawasan Hutan dan Hak Atas Tanah Dalam upaya penertiban kawasan hutan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Hal…
TrendingSyarat yang Harus Dipenuhi Warga Negara Indonesia untuk Bergabung dengan Militer AS Warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Amerika Serikat (AS) memiliki kesempatan untuk bergabung dengan militer…
TrendingUji Coba Penegakan Hukum ODOL dengan Teknologi di Jalan Tol Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji coba terbatas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan lebih dimensi dan…
TrendingPemerintah Siap Terapkan Harga Beras Satu Harga di Seluruh Indonesia Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan harga beras yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah…
TrendingUpaya Pemerintah dalam Menertibkan Tambang Ilegal Pemerintah terus memperkuat upaya penertiban aktivitas pertambangan ilegal guna meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini…
TrendingTumpang Tindih Regulasi dan Kebutuhan Solusi Konkret Jumlah regulasi di Indonesia mencapai angka yang sangat besar. Ekonom Burhanuddin Abdullah menyebutkan bahwa terdapat sekitar 67 ribu lebih regulasi, termasuk…
Politik● Pelaksanaan Desa Siaga TB dapat mengalami hambatan karena kurangnya aturan yang jelas. ● Kurangnya insentif untuk kader serta isu-isu politik juga dapat menghambat pelaksanaan Desa Siaga TB.…
ViralPencairan Bansos BPNT Tahap 3 dan PKH Agustus 2025 Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Memasuki tanggal 26 Agustus…
TrendingAturan Ganjil Genap di Jakarta: Semua yang Perlu Diketahui Aturan ganjil genap di Jakarta merupakan kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan utama.…
Berita Utamajabar., KOTA BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menerbitkan surat tentang perpanjangan jadwal pengusulan PPPK paruh waktu.Surat Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 yang ditandatangani MenPAN-RB Rini Widyantini…
