JJ Amstrong Sembiring: Coretax Bisa Langgar Hak Konstitusional Tanpa Dasar Hukum
Pengawasan dan Hak Konstitusional dalam Penerapan Coretax Praktisi hukum dan akademisi, JJ Amstrong Sembiring, menyampaikan kritik terhadap penerapan sistem Coretax yang dilakukan oleh otoritas perpajakan. Menurutnya, penggunaan sistem ini tanpa adanya…
Ratusan Kader Posyandu Biak Numfor Miliki Payung Hukum Jelas
Peran Posyandu yang Berkembang dan Regulasi yang Diperlukan Posyandu di Kabupaten Biak Numfor kini mengalami transformasi signifikan dalam perannya. Tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, kini Posyandu telah berubah menjadi…
Pekan Depan, Kemenhub Uji Coba Penegakan Hukum ODOL di 5 Lokasi Ini
Uji Coba Penegakan Hukum ODOL dengan Teknologi di Jalan Tol Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji coba terbatas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan lebih dimensi dan lebih muatan atau Over Dimension Over Loading…
Hukuman ASN Penebang Pohon Ilegal, Camat Ungkap Pelaku Utama
Kasus Penebangan Ilegal di Jakarta: ASN Terlibat, Tidak Ada Hukuman Pidana Penebangan pohon ilegal yang terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kini menjadi perhatian publik. Peristiwa ini menimbulkan berbagai pertanyaan…
Ahli hukum: Satgas PKH tak bisa cabut izin 28 perusahaan akibat bencana Sumatra
Perlu Pemahaman yang Mendalam Terkait Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pencabutan izin dari 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan standar perlindungan lingkungan hidup menjadi topik yang menarik perhatian publik.…
Undang-undang masyarakat adat atur pengakuan dan pemberdayaan hukum adat
RUU Masyarakat Hukum Adat: Regulasi untuk Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) sedang dalam proses penyusunan dan akan menjadi landasan hukum yang mengatur pengakuan,…
POJK keluarkan gugatan, OJK perkuat tindakan hukum terhadap PUJK bermasalah
Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025: Membuka Akses Keadilan bagi Konsumen Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 yang bertujuan untuk melindungi konsumen di sektor jasa…
RUU Hukum Acara Perdata Disetujui DPR untuk Cepat Selesaikan Proses
Pembaruan RUU Hukum Acara Perdata Ditetapkan sebagai Usulan Inisiatif DPR Pemerintah dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata sebagai usulan inisiatif DPR. Langkah…
Tanah HGU Ditinggalkan PTPN, Warga Lebih Berhak Secara Hukum
Tanah HGU yang Terlantar dan Kehidupan Masyarakat di Jati Rejo Sejumlah tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola oleh PTPN telah lama tidak digunakan, hingga akhirnya menjadi kawasan permukiman yang padat. Fakta ini memberikan dasar kuat bagi…
Langkah Hukum Menghadang Usai Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penghancur Hutan
Penanganan Bencana dan Pemangkasan Izin Perusahaan di Sumatra Sebanyak 28 perusahaan yang sebelumnya memiliki izin operasional di berbagai bidang seperti kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan kini tengah menanti tindakan lebih lanjut dari…