Nadiem Didakwa 18 Tahun Penjara, Pakar: Ini Kejahatan Korupsi

Penjelasan Terkait Tuntutan Jaksa terhadap Mantan Menteri Pendidikan

Pengamat kejaksaan, Fajar Trio menilai bahwa langkah jaksa penuntut umum (JPU) dalam menyusun tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sudah sangat tepat. Menurutnya, JPU telah mampu mengungkap strategi yang rumit digunakan dalam dunia bisnis besar untuk menyembunyikan transaksi keuangan.

Fajar menjelaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif atau kesalahan pada dokumen. Namun, lebih dari itu, ini adalah strategi perusahaan yang dirancang dengan rapi untuk menyembunyikan tindakan ilegal. Ia menekankan bahwa jaksa telah melihat adanya tindakan yang dilakukan di balik investasi asing, yang ternyata melanggar aturan hukum bisnis dan berpotensi merugikan negara.

Dalam tuntutan yang diajukan, JPU menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani. Selain itu, terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsidair 6 bulan kurungan pengganti. Tak hanya itu, JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti senilai Rp 5,8 triliun.

Fajar Trio menilai bahwa temuan JPU tentang ketidaksesuaian pencatatan modal dalam investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB/GoTo) merupakan bentuk niat jahat yang terstruktur dalam ranah pidana korporasi. Menurutnya, skema manipulasi nilai ekuitas riil ini sengaja dirancang untuk mengelabui regulator, menghindari kewajiban pajak, dan berpotensi merugikan negara melalui investasi BUMN yang terjebak pada valuasi semu.

Ia menegaskan bahwa fakta dan bukti yang disampaikan JPU dalam persidangan cukup jelas menunjukkan adanya struktur korporasi yang menipu. Yakni, penyembunyian nilai ekuitas riil secara berulang bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan kejahatan kerah putih yang terorganisir.

Fajar menyambut baik analisis JPU dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Di hadapan majelis hakim, JPU membeberkan adanya perbedaan signifikan antara dana segar yang ditransfer oleh Google Asia Pasifik Pte. Ltd. dengan nilai investasi yang dicatatkan dalam akta notaris perusahaan.

Secara yuridis, kejaksaan mengategorikan manipulasi ini sebagai skema Capital Injection Misrepresentation and Beneficial Ownership Concealment through Understated Legal Capital. Modus ini merupakan bentuk penyimpangan pelaporan nilai penyertaan modal demi menyembunyikan identitas investor utama atau beneficial owner, serta menghindari kewajiban keterbukaan informasi dan perpajakan.

Fajar sepakat dengan analisis kejaksaan tersebut. Ia menambahkan bahwa dampak dari rekayasa keuangan ini sangat fatal bagi ekosistem pasar modal dan keuangan negara. Ketika nilai modal dicatat jauh lebih kecil, otomatis besaran kewajiban PPh final atas modal ikut termanipulasi. Hal ini jelas merugikan pendapatan negara dari sektor fiskal.

Lebih jauh, Fajar mengingatkan risiko nyata yang harus ditanggung publik jika ada BUMN yang ikut menanamkan modal di sana. Contohnya, kasus Telkomsel yang membeli saham dengan harga mahal. Karena valuasinya dari awal dibuat tidak transparan melalui pencatatan modal yang dikecilkan, investor publik dan BUMN terjebak membeli saham dengan harga yang dimanipulasi menjadi jauh lebih mahal. Akhirnya, keuangan publik yang dirugikan demi keuntungan sepihak para insider control.

Fajar Trio menambahkan bahwa perbuatan menyembunyikan struktur keuangan dan memanipulasi akta notaris memiliki konsekuensi pidana yang sangat kokoh di bawah payung hukum Indonesia yang berlaku saat ini, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru (UU No. 1/2023). Jika dibedah dari kacamata regulasi, tindakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau dokumen notaris secara sengaja diancam pidana berat. Dalam KUHP yang berlaku, ini memenuhi unsur pemalsuan dokumen publik. Ditambah lagi, tindakan menyembunyikan pemilik manfaat asli atau beneficial owner melanggar Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang mewajibkan transparansi pemilik korporasi demi mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan