Ahli hukum: Satgas PKH tak bisa cabut izin 28 perusahaan akibat bencana Sumatra
Perlu Pemahaman yang Mendalam Terkait Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pencabutan izin dari 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan standar perlindungan lingkungan hidup menjadi topik yang menarik perhatian publik.…
Undang-undang masyarakat adat atur pengakuan dan pemberdayaan hukum adat
RUU Masyarakat Hukum Adat: Regulasi untuk Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) sedang dalam proses penyusunan dan akan menjadi landasan hukum yang mengatur pengakuan,…
POJK keluarkan gugatan, OJK perkuat tindakan hukum terhadap PUJK bermasalah
Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025: Membuka Akses Keadilan bagi Konsumen Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 yang bertujuan untuk melindungi konsumen di sektor jasa…
Tanah HGU Ditinggalkan PTPN, Warga Lebih Berhak Secara Hukum
Tanah HGU yang Terlantar dan Kehidupan Masyarakat di Jati Rejo Sejumlah tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola oleh PTPN telah lama tidak digunakan, hingga akhirnya menjadi kawasan permukiman yang padat. Fakta ini memberikan dasar kuat bagi…
Industri tekstil protes impor ilegal, insentif tak berdaya tanpa penegakan hukum
Masalah Utama Industri Tekstil yang Tidak Terselesaikan Industri tekstil di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terkait dengan insentif, tetapi juga pada penegakan hukum dan persaingan usaha yang sehat. Menurut Redma Gita…
Kebakaran Hutan Terus Berulang, GeRAK Aceh Barat Minta Penegakan Hukum Lebih Ketat
Penyebab dan Dampak Karhutla yang Terus Berulang di Aceh Barat Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Aceh Barat terus berulang setiap musim kemarau, menjadi perhatian serius dari masyarakat dan organisasi anti korupsi. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh…
Langkah Hukum Menghadang Usai Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penghancur Hutan
Penanganan Bencana dan Pemangkasan Izin Perusahaan di Sumatra Sebanyak 28 perusahaan yang sebelumnya memiliki izin operasional di berbagai bidang seperti kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan kini tengah menanti tindakan lebih lanjut dari…
Sidang Dugaan Korupsi Chromebook: Tim Hukum Nadiem Makarim Kritik Prosedur dan Kualifikasi Saksi
Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook Sidang lanjutan terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kembali digelar di pengadilan. Pada…
Sultan HB X: Hukum Bukan Hak Khusus
Peran Pos Bantuan Hukum dalam Membangun Keadilan yang Menjangkau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X atau Sultan HB X, menyampaikan perhatiannya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa hukum tidak…
Sidang Dugaan Korupsi Chromebook: Tim Hukum Nadiem Makarim Soroti Proses dan Kelayakan Saksi
Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Sidang lanjutan terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kembali digelar di…